Hikayat Karung Bocor

Posted on Updated on

Oleh : Hersubeno Arief
Konsultan Media dan Politik

Pernah dengar atau setidaknya membaca “Hikayat karung bocor?” Cerita ini berkisah tentang orang pandir yang sangat rajin menabung beras di karung. Dia bercita-cita menjadi orang kaya yang mempunyai beras segudang.

Setiap hari, selama bertahun-tahun dia mengisi karung tersebut dan menduga sudah menjadi orang kaya. Suatu saat ketika dia membuka karung-karung tersebut, ternyata tak sebutir beraspun yang dia temukan. Karungnya bocor.

Hikayat ini mengingatkan kita pada hubungan Presiden Jokowi dengan umat Islam. Bedanya Presiden Jokowi tentu bukanlah “si pandir.” Seorang Presiden adalah manusia pilih tanding, manusia istimewa. Hanya saja namanya manusia, tentu punya khilaf dan alpa.

Di satu sisi Presiden tampak berjuang keras memenangkan hati pemilih Islam. Namun di sisi lain berbagai kebijakannya banyak yang tidak menguntungkan, atau bahkan malah terkesan memusuhi Islam.

Pasca Pilkada DKI hubungan Jokowi dengan umat Islam mengalami titik terendah. Dukungannya terhadap Ahok membuat Jokowi berhadapan dengan sebagian besar umat Islam.

Menyadari posisinya yang tidak menguntungkan, Jokowi segera bergerilya ke berbagai pondok pesantren dan kantong-kantong pemilih Islam. Dia menebar sejumlah bantuan, terutama di kantung-kantung warga Nahdlatul Ulama (NU).

Jokowi juga berkunjung ke pesantren-pesantren di kawasan Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat yang menjadi ikon perlawanan terhadap rezim pemerintah dalam Aksi Bela Islam 212.

Puncaknya Jokowi bertemu dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Istana Merdeka.
Pertemuan dengan GNPF banyak diartikan sebagai isyarat rekonsiliasi pemerintahan Jokowi dengan umat Islam.

Jokowi tampaknya ingin memperbaiki relasinya dengan umat Islam. Pilpres 2019 semakin mendekat. Sebagai pemilih terbesar, suara umat Islam harus dimenangkannya bila ingin kembali memperpanjang jabatannya sebagai Presiden.

*Namun belum lagi “luka’ lama itu tersembuhkan, Jokowi kembali menoreh luka baru yang lebih dalam.*

Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 yang mengatur kewenangan pemerintah melakukan pembubaran Ormas yang dinilai radikal dan bertentangan dengan Pancasila. Perppu ini dimaksudkan sebagai jalur singkat pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Perppu tersebut kian membuka tabir bagaimana sesungguhnya sikap pemerintahan Jokowi terhadap umat Islam.

Jauh-jauh hari langkah Jokowi sebenarnya sudah terbaca. Rencana pembubaran HTI hanyalah langkah awal untuk membubarkan berbagai Ormas Islam yang dianggap selalu menjadi batu sandungan bagi pemerintah. Salah satu target utamanya adalah Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Habib Rizieq Shihab.

Habib Rizieq adalah Imam besar FPI. Dia juga menjadi Ketua Dewan Pembina GNPF MUI, sekaligus menjadi ikon perlawanan terhadap pemerintah melalui berbagai Aksi Bela Islam.

HTI hanyalah upaya Jokowi menjajaki seberapa “panasnya air.” Bila tidak terlalu panas, maka mereka akan bergerak menuju sasaran yang lebih besar lagi. Namun “panasnya air” berupa reaksi keras penolakan rencana pembubaran HTI ternyata tidak membuat Jokowi melangkah surut.

*Jokowi mengeluarkan senjata pamungkas untuk mengakhiri perlawanan. _The show must go on._*

Lahirlah Perppu kontroversial yang dinilai banyak kalangan, termasuk pakar, lembaga dan perguruan tinggi yang selama ini mendukung Jokowi, sebagai peraturan yang berpotensi melanggar HAM dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Perppu yang bisa mengubah Jokowi dari seorang Presiden yang terpilih secara demokratis, menjadi diktator yang bisa dengan sewenang-wenang mengabaikan prinsip-prinsip sebuah negara demokratis yang selalu mengedepankan pendekatan hukum.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bahkan menilai Perppu Ormas, lebih kejam dibandingkan UU yang pernah ada pada pemerintahan Belanda, Orde Lama maupun Orde Baru.

Dalam kosmologi Jawa, Jokowi kini telah menjelma menjadi raja, penguasa yang melengkapi diri dengan ajian *_Idu Geni._* Ludah api! Siapapun yang terkena ludahnya, ucapannya, bakal mati. Sungguh sangat sakti.

Bayangkan, dengan hanya perintah lisan dari Presiden, Mendagri maupun Menkumham bisa membubarkan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan para pengikutnya bisa dipenjara.

Jokowi benar-benar telah menjelma menjadi Presiden paling berkuasa, sepanjang sejarah republik ini berdiri.

*Dengan lahirnya Perppu Ormas, Jokowi tidak hanya sedang menabung di karung bocor, tapi secara sadar dia juga ikut melubangi karung tersebut. Jadi jangan kaget ketika karung tersebut dibuka pada Pilpres 2019, isinya bisa kosong melompong.*

*Pilkada DKI Jilid II*

Terbitnya Perppu Ormas ini membuat hubungan Jokowi dengan umat Islam kembali ke titik terendah seperti ketika berlangsung Pilkada DKI, bahkan lebih parah.

Jokowi kini tidak lagi hanya berhadapan langsung dengan umat Islam, namun juga berhadapan dengan elemen-elemen pembela demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam Pilkada DKI Jokowi bisa _ngeles_ dan menyatakan tidak mendukung Ahok yang menistakan agama. Kini semuanya terang benderang. Jokowi tidak bisa mengelak. Perppu Ormas adalah produk pemerintahannya.

*Inilah wajah sesungguhnya Jokowi terhadap umat Islam. Wajah yang tidak bersahabat. Taringnya telah keluar. Wajah yang sebenarnya sudah mulai dinampakkan ketika membuat sebuah dikotomi “Saya Pancasila” dan mencoba membuat stigma “Kamu bukan Pancasila!”*

Jokowi tidak lagi bisa mengelak bahwa label, stigma umat Islam adalah kelompok intoleran, anti NKRI, anti Pancasila dan berbagai label buruk lainnya adalah desain besar dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahannya.

Lahirnya Perppu Ormas adalah Pilkada DKI Jilid II dengan varian yang lebih buruk. Polarisasi di kalangan kubu pembela dan penentang Jokowi kembali menguat dan menegang. Perang di sosial media maupun polemik dan perdebatan di media massa kembali berkecamuk.

Pembelahan di tengah masyarakat dan parpol juga sangat jelas. Hanya saja kubu penentang Jokowi di kalangan umat Islam dan kelompok-kelompok masyarakat madani _(civil society)_makin besar.

Untuk pertamakalinya Jokowi juga harus berhadapan dengan komunitas internasional yang mengkhawatirkan Indonesia terjerumus menjadi negara diktator yang anti demokrasi dan melanggar HAM.

Pemerintah didukung oleh parpol pendukung pemerintah, PDIP, Golkar, PKB, PPP dan Hanura berhadapan dengan PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN yang kembali membelot.

Keberadaan PAN di kabinet dipastikan hanya seumur jagung. Satu-satunya kursi menteri PAN di kabinet, yakni Menpan dan Reformasi Birokrasi dipastikan akan dicopot dalam reshufle jilid IV yang akan segera dilaksanakan Jokowi.

Melihat peta kekuatan partai-partai pendukung Jokowi, hampir dapat dipastikan Perppu tersebut akan disetujui oleh DPR. Kecuali bila akal sehat para anggota dewan kembali berfungsi. Kita akan menyaksikan drama-drama pemecatan anggota DPR dari fraksi pemerintah, bila mereka berani melawan kehendak Jokowi.

Sungguh ironis ketika partai-partai Islam seperti PKB dan PPP tidak hanya menjadi penyokong penista agama, tetapi kini juga menjadi partai penyokong Perppu yang akan memberangus Ormas Islam.

*Perlawanan dan gerakan boikot terhadap partai penyokong Perppu kini kembali bergema dan ini bisa menjadi “karung bocor” tidak hanya bagi Jokowi, tapi juga bagi partai-partai penyokongnya.*end

Advertisements

​Cara Membangun Networking ala Orang Introvert

Posted on Updated on

Cara Membangun Networking ala Orang Introvert


Bagi para introvert, kegiatan networking bisa sangat menyiksa. Mereka terintimidasi oleh suara keras para ekstrovert. Lalu, kenapa bos tetap memilih seorang introvert untuk membangun jaringan?
Sebenarnya, introvert punya kemampuan untuk membangun jaringan yang baik. Mereka adalah pendengar yang baik dan cenderung lebih tertarik pada orang lain daripada berbicara tentang diri sendiri.
Jika Anda seorang introvert, jangan bersembunyi dari kegiatan networking. Anda harus menemukan “cara introvert” untuk melakukan “hal-hal yang ekstrovert”. Ingat, introvert bukanlah orang-orang pemalu dan canggung. Mereka hanya orang yang tidak mau berada di lingkungan yang bising, banyak orang, dan lampu terang. Berikut beberapa tips agar para introvert bisa mendapatkan hasil maksimal dari kegiatan networking seperti disarikan dari theguardian(dot)com.
Datang lebih awal
Jika Anda tidak suka keramaian, maka datanglah lebih awal. Anda mungkin adalah orang yang pertama datang setelah panitia. Ketika ada peserta lain yang datang setelah Anda, maka mulailah ajak berbicara. Anda bisa membangun obrolan yang hangat dengannya. Seorang introvert akan lebih mudah membangun percakapan baru daripada mencoba masuk ke dalam obrolan yang sudah terbentuk.
Langsung mengangkat topik berat
Kebanyakan orang memulai pembicaraan ringan dengan lawan bicara yang baru dikenal. Misalnya, soal kemacetan di jalan menuju lokasi kegiatan atau penyelenggaraan acara. Hal itu tidak ada salahnya. Namun, apa yang terjadi setelah obrolan pembuka itu? Hening. Setiap orang mencoba mencari topik berikutnya untuk memecahkan kecanggungan tersebut.
Menurut Ahli Prikologi Kerja, Liza Walter Nelson, introvert bisa sangat tenang menghadapi berbagai kondisi.
Umumnya introvert memiliki ketertarikan yang dalam akan suatu hal. Mereka juga punya banyak data dan fakta. Jadi, introvert bisa langsung mengangkat bobot pembicaraan ke level yang lebih tinggi dengan percaya diri. Hal ini bisa memberi keuntungan besar untuk para introvert yang sedang mencoba membangun jaringan.
Mendengarkan
Kebanyakan orang suka berbicara tentang diri sendiri. Maka biarkan mereka berbicara. Anda bisa menyiapkan pertanyaan terbuka untuk semua orang. Misalnya, tentang pekerjaan mereka dan alasan mereka berminat pada acara tersebut. Mereka akan mengoceh panjang lebar. Namun, Anda juga harus mempersiapkan diri dengan jawaban singkat dan padat saat mereka balik bertanya.
Utamakan kualitas daripada kuantitas
Kebanyakan orang merasa enggan atau bahkan cemas ketika harus berbicara dengan orang asing. Apalagi, jika tujuan pendekatan tidak murni dari dalam diri. Hal ini juga menjadi masalah para introvert. Jika Anda kesulitan menjalin hubungan dengan banyak orang, maka cobalah berkenalan dengan beberapa orang yang penting saja. Anda bisa melihat daftar hadir dari acara yang akan didatangi. Kemudian Anda bisa menilai siapa saja yang berguna untuk bisnis perusahaan di masa mendatang. Anda bisa mengincarnya dan mengajaknya berbicara.
Meluangkan waktu untuk “bernafas”
Anda mungkin merasa tidak nyaman selama berbicara dengan sekelompok orang. Anda harus terus melanjutkan pembicaraan demi mempererat hubungan. Tapi, Anda juga harus menyayangi diri sendiri. Berikan waktu untuk Anda untuk bisa “bernafas”. Jika pembicaraan sudah terlalu “bising”, Anda bisa minta izin dari grup untuk sekadar mengambil minum atau pergi ke toilet. Kalau perlu, Anda bisa mencuci pergelangan tangan agar membuat diri menjadi lebih tenang.
Jadi, untuk para introvert yang sedang berusaha membangun jaringan, cobalah untuk tetap tenang. Hormati orang-orang yang hadir di acara. Mereka datang untuk bersosialisasi. Begitu juga dengan Anda. 
Semoga bermanfaat.

​FALLACY OF CIRCULAR ARGUMENT

Posted on

FALLACY OF CIRCULAR ARGUMENT

(c) Fahmi Amhar
FCA itu menarik konklusi dari sebuah premis lalu konklusi itu jadi premis dan premisnya jadi konklusi. Misalnya “Agamaku yang paling benar karena begitu kata Tuhanku seperti yang tertulis dalam kitab suciku. Dan kitab suciku pasti benar karena Tuhanku yang mengatakannya seperti tertulis dalam kitab suciku.”.
FCA itu tidak islami.  Dan aqidah Islam bukan dogma atau doktrin bermetodologi FCA.  Islam bukan benar karena “Qur’an mengatakan Islam agama paling benar.  Dan Qur’an benar karena dia kitab suci umat Islam”.  Tidak.  
Orang hanya akan kuat aqidah Islamnya, kalau dasar aqidahnya, yaitu keyakinan bahwa “Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah” itu berdasarkan rasionalitas yang kokoh.
Yang saya maksud di sini adalah dasar aqidah.  Kalau aqidah seperti berbagai sifat Allah, keberadaan malaikat, kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi terdahulu, hari kiamat (juga surga & neraka) serta qadha-qadar, itu jelas sumbernya Qur’an, tidak perlu rasionalitas.  Hanya orang muktazilah yang ingin semua rasional.
Tetapi dasar aqidah yang mengantarkan ke syahadat, wajib rasional.  Karena hanya ini yang dimiliki semua manusia yang sehat akalnya.  
Sampai pada titik bahwa “di balik alam semesta ini ada Dzat Yang Maha Mengatur, dan itu pasti juga Dzat Yang Maha Pencipta, dan itu pasti berbeda dengan semua mahluk, dan itu pasti Esa”, ini bisa dicapai secara rasional.  Inilah Tuhan.
Namun sekedar percaya pada  Tuhan seperti itu, belum cukup.  Kita belum tahu, apa maksud Tuhan menciptakan kita di dunia, apa tugas kita di dunia, bagaimana kita seharusnya hidup di dunia, dan kemana kita setelah mati”, itu Tuhan harus menyampaikan pada kita.  Pakai cara apa?  Dia harus mengirim manusia sebagai utusan yang membawa bukti yang pasti hanya Tuhan yang bisa bikin.  Bukti itu tidak boleh bisa direkayasa manusia.
Ternyata Qur’an memiliki bukti seperti itu.  Dari segi sastrawi, struktur dan juga kandungan yang baru bisa diketahui manusia abad-20/21.  Mustahil seorang Muhammad di abad-7 bisa mengetahuinya.  
Dan karena Qur’an adalah bukti kenabian Muhammad, maka selebihnya Qur’an menjadi acuan hidup kita.  Dari Qur’an juga, Sunnah menemukan dasarnya.  Ijma’ shahabat (Muhajirin & Anshar) menemukan dasarnya.  Dari Sunnah dan Ijma’ shahabat, baik taqlid dan ijtihad menemukan dasarnya.
Jadi islam adalah ajaran yang amat rasional, bukan FCA.

(HAPUSKAN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Posted on

(HAPUSKAN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Oleh : Daoed Joesoef (Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne)
Bersamaan dengan peringatan Hari Kelahiran Pancasila, ramai dibahas kepancasilaan sikap dan perbuatan warga Indonesia pada umumnya, kebijakan pemerintah pada khususnya. Ternyata yang benar-benar luput dari pembahasan tadi adalah soal Pajak Bumi dan Bangunan.
Ini sungguh mengherankan mengingat Indonesia, yang berpretensi negeri Pancasilais memberlakukan PBB yang by its very nature begitu liberal, anti-Pancasila. Sementara justru karena itu negeri-negeri yang mengklaim dirinya liberal-non-Pancasilais enggan menerapkannya.
Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diemban para penguasa negeri, baik di Timur maupun di Barat, perlu dana yang dikutip dari rakyat. Maka ada ungkapan “as sure as death and taxes“. Walaupun begitu bukan berarti bahwa penentuan besar-kecilnya pajak terutang boleh asal-asalan. Demi keadilan ia harus didasarkan pada asas “kemampuan membayar” (the ability to pay) dari pembayar pajak di negeri yang maunya demokratis, Pancasilais, serta perlu dibahas secara berkala di parlemen (DPR, DPRD).
Pembahasan yang diniscayakan ini tidak pernah ada di Indonesia, padahal PBB merupakan satu sistem perpajakan yang ultraliberal. Dengan kata lain, sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dari Pancasila telah diabaikan begitu saja!
Penetapan Pajak
Semasa jenis sumber penghasilan masih relatif terbatas, ada kebiasaan penguasa negeri mewajibkan warganya, mulai usia tingkat tertentu, membayar pajak pendapatan (income tax). Penetapan besaran pajak didasarkan pada kapasitas produktif tanah (bumi) atau standar yang dianggap mencerminkan kapasitas tersebut. Kapasitas ini pada gilirannya disimpulkan dari tingkat kesuburan tanah; jarang sekali atas situasi dan letak tanah (obyek pajak).
Dahulu, di Eropa, rumah kediaman pernah juga menjadi obyek pajak. Besarannya ditetapkan menurut keadaan yang “menggelikan”, yaitu “jumlah jendela rumah”. Begitu rupa hingga tidak sedikit warga yang alih-alih membuat jendela, membuat “gambar jendela” di dinding rumahnya; sungguh sinis! Kini PBB tidak lagi diterapkan di sana. 
Memang ada sejenis pajak tanah (land tax), tetapi berfungsi lain: guna mencegah penguasaan spekulatif tanah di sektor urban, “absentee landlords“, pembiaran tanah tidur (tidak difungsikan, menjadi semak belukar).
Di Indonesia, sebaliknya, PBB yang terang-terangan ultraliberal kelihatannya semakin “dipaksakan. Para camat dan kepala desa dari Kabupaten Tasikmalaya “dihukum berdiri” di depan banyak orang karena belum melunasi PBB (Kompas, 8 Mei 2017). Sebagai “pesakitan: mereka dipaksa berdiri di depan dan ditonton oleh sekitar 400 kepala desa, para koleganya, dari seluruh kabupaten. 
Dengan sengaja dan sadar mereka dipermalukan. Apakah hukuman seperti itu Pancasilais?! Ini adalah hukuman yang “biasa” di zaman VOC (tanaman paksa, berodi pembuatan jalan). Bahkan, di negeri-negeri yang beradab, yang terang-terangan mengklaim dirinya liberal, tidak mau memberlakukan hukuman “zaman baheula” itu.
PBB di Indonesia betul-betul berpembawaan destruktif. Ia memaksa penghuni kota “angkat kaki” dan pindah karena PBB besarannya terus meningkat di bagian kota yang mereka huni. Mereka pindah karena terpaksa berhubung rata-rata berupa orang pensiunan, bagai bunyi pepatah “habis manis sepah dibuang”, termasuk keturunan mereka, para muda belia, dan lain-lain.
Jadi jelas bahwa PBB telah melanggar sekaligus dua hal. Pertama, ketentuan prinsipiil dari pemungutan pajak, yaitu “the ability to pay“. Kedua, dua asas dari Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Kepergian mereka tidak membuat wilayah kota yang mereka tinggalkan menjadi kosong dan lengang. Sebagai gantinya datang penghuni baru, rata-rata orang berduit, yang mampu membayar PBB yang besarannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemampuan ini membuat mereka menjadi “warga pilihan” yang dianggap pantas hidup di wilayah elite dari kota.
Maka terciptalah suatu kondisi yang absurb. Kota-kota yang Pancasilais diubah menjadi wilayah permukiman yang ultraliberal oleh PBB, yaitu satu sistem perpajakan yang seharusnya dihapus, hanya karena pertimbangan penerimaan yang efektif dari kas negara. Padahal, negara seharusnya berfungsi selaku pengayom rakyat par exellence, sesuai amanat Pancasila yang saat kelahirannya dengan sadar dan sengaja dijadikan hari libur nasional demi menghormatinya.
Dampak PBB
PBB di Indonesia, jika dibiarkan sebagai unsur dari sistem perpajakan nasional, bisa melumpuhkan lembaga pendidikan, kalaupun tidak mematikannya. Sekolah-sekolah yang berhalaman luas semakin dibebani PBB. Dengan kata lain, halaman sekolah yang luas dan nyaman kena sanksi. Padahal, halaman sekolah bukan suatu kemewahan. Itu merupakan bagian integrasi dari gedung sekolah, unsur konstitutif dari proses pendidikan.
Murid-murid bersosialisasi dan berkomunikasi di situ. Di halaman ini mereka belajar bergaul, bertoleransi dan sambil bersantai belajar mengakui kelebihan pelajar lain. Pembentukan karakter yang terpuji, patriotisme, terjadi di halaman sekolah. Kenangan yang tak terlupakan seumur hidup biasanya lebih banyak mengenai apa-apa yang dialami dalam pergaulan di halaman sekolah ketimbang yang dijumpai di dalam kelas.
“England win the war at the yard of Eton”, demikian bunyi ungkapan filsuf Ortega Y yang pernah bergema di UNESCO, lembaga PBB yang khusus menangani urusan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Perang Dunia I dan II bukan dimulai oleh Inggris, melainkan bangsa ini selalu menyelesaikannya dengan kemenangan. 
Namun, patriotisme, keperwiraan, dan nasionalisme yang menjiwai dan memandu upaya kemenangan itu sudah dipupuk sejak di sekolah rendah dan menengah nasional (Eton), bukan baru dimulai di Akademi Militer (Sandhusrt).
Karena PBB sekolah terpaksa menyisihkan dana yang sedianya bisa dipakai untuk membiayai kesejahteraan guru, melengkapi peralatan laboratorium dan buku perpustakaan, peralatan musik, ataupun pelaksanaan lain-lain kegiatan yang bersifat extra schooling.
Di negeri-negeri yang sudah maju, lembaga-lembaga pendidikannya sama sekali tidak dibebani pajak, apalagi yang sejenis dengan PBB. Begitu rupa hingga subsidi dari pemerintah dan, bahkan, dari orangtua murid serta donatur dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk menaikkan mutu pemelajaran dan pendidikan.
*Berikan Fasilitas*

Di Amerika ada kebijakan pendidikan pemerintah yang pantas ditiru. Kalau ada pihak swasta membangun sekolah dan langsung berbatasan dengan sebidang tanah kosong, sekolah tersebut diizinkan memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, biasanya untuk berolah raga. Ini bukti nyata dari adanya kesadaran tentang signifikan fungsional dari halaman bagi persekolahan. Bukan dipajak, tetapi malah diberi fasilitas.
Wahai pemerintah, penguasa negeri, hapuslah PBB sekarang juga, here and now, sebelum terlambat, sebelum akibat destruktifnya tidak terelakkan. Jangan tunggu sampai nasi menjadi bubur.
Ada dua cara untuk membuat suatu negara-bangsa menjadi semakin lama semakin lumpuh. Pertama, dengan melibatkannya dalam peperangan dan/atau konflik berkepanjangan. Kedua, bila pendidikan anak-anak bangsa diabaikan. Kedua aksi tersebut sedang terjadi di lingkungan NKRI.
Secara formal Indonesia memang tidak berperang tetapi secara faktual ia sudah dikacaukan oleh aneka disguised proxy wars, berupa radikalisme antaragama, aksi teror bersendikan fanatisme kepercayaan dan kesukuan, perang hibrida, cyber terrorism, peredaran narkoba, penisbian moral kebangsaan, serta pencemaran nilai-nilai kepancasilaan dan ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an.
Secara formal, proses pendidikan memang tetap berjalan, tetapi secara faktual ia bagai kerokot tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Padahal, pendidikan ini yang sangat menentukan masa depan kolektif kita.
Wahai pemerintah, to govern is to foresse. Pemerintah bukan (bertugas) memerintah, tetapi menjadi sekaligus pelayan (servant) dan pembimbing (tutor) bagi rakyat. Hal ini jelas merupakan pesan yang dikandung Pancasila, bukan PBB.

*KISAH PANGLIMA PERANG YANG DIPECAT KARENA TAK PERNAH BERBUAT KESALAHAN*

Posted on

*KISAH PANGLIMA PERANG YANG DIPECAT KARENA TAK PERNAH BERBUAT KESALAHAN*

Pada zaman pemerintahan *Khalifah Syaidina Umar bin Khatab*, ada seorang panglima perang yang disegani lawan dan dicintai kawan. Panglima perang yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang. Baik pada saat beliau masih menjadi panglima Quraish, maupun setelah beliau masuk Islam dan menjadi panglima perang umat muslim. Beliau adalah *Jenderal Khalid bin Walid*.

Namanya harum dimana-mana. Semua orang memujinya dan mengelu-elukannya. Kemana beliau pergi selalu disambut dengan teriakan, _”Hidup Khalid, hidup Jenderal, hidup Panglima Perang, hidup Pedang Allah yang Terhunus.”_ Ya! .. beliau mendapat gelar langsung dari Rasulullah SAW yang menyebutnya sebagai *Pedang Allah yang Terhunus*.

Dalam suatu peperangan beliau pernah mengalahkan pasukan tentara Byzantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkannya dengan mudah. Pasukan musuh lari terbirit-birit.

Itulah *Khalid bin Walid*, beliau bahkan tak gentar sedikitpun menghadapi lawan yang jauh lebih banyak.

Ada satu kisah menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sangat sempurna di bidangnya; ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak popularitas.

Pada suatu ketika, di saat beliau sedang berada di garis depan, memimpin peperangan, tiba-tiba datang seorang utusan dari Amirul mukminin, Syaidina Umar bin Khatab, yang mengantarkan sebuah surat. Di dalam surat tersebut tertulis pesan singkat, _”Dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid di pecat sebagai panglima perang. Segera menghadap!”_

Menerima khabar tersebut tentu saja sang jenderal sangat gusar hingga tak bisa tidur. Beliau terus-menerus memikirkan alasan pemecatannya. Kesalahan apa yang telah saya lakukan? Kira-kira begitulah yang berkecamuk di dalam pikiran beliau kala itu.

Sebagai prajurit yang baik, taat pada atasan, beliaupun segera bersiap menghadap Khalifah Umar Bin Khatab. Sebelum berangkat beliau menyerahkan komando perang kepada penggantinya.

Sesampai di depan Umar beliau memberikan salam, _”Assalamualaikum ya Amirul mukminin! Langsung saja! Saya menerima surat pemecatan. Apa betul saya di pecat?”_

_”Walaikumsalam warahmatullah! Betul Khalid!”_ Jawab Khalifah.

_”Kalau masalah dipecat itu hak Anda sebagai pemimpin. Tapi, kalau boleh tahu, kesalahan saya apa?”_

_”Kamu tidak punya kesalahan.”_

_”Kalau tidak punya kesalahan kenapa saya dipecat? Apa saya tak mampu menjadi panglima?”_

_”Pada zaman ini kamu adalah panglima terbaik.”_

_”Lalu kenapa saya dipecat?”_ tanya Jenderal Khalid yang tak bisa menahan rasa penasarannya.

Dengan tenang Khalifah Umar bin Khatab menjawab, _”Khalid, engkau jenderal terbaik, panglima perang terhebat. Ratusan peperangan telah kau pimpin, dan tak pernah satu kalipun kalah. Setiap hari Masyarakat dan prajurit selalu menyanjungmu. Tak pernah saya mendengar orang menjelek-jelekkan. Tapi, ingat Khalid, kau juga adalah manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji bukan tidak mungkin akan timbul rasa sombong dalam hatimu. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang memiliki rasa sombong”_.

_”Seberat debu rasa sombong di dalam hati maka neraka jahanamlah tempatmu. Karena itu, maafkan aku wahai saudaraku, untuk menjagamu terpaksa saat ini kau saya pecat. Supaya engkau tahu, jangankan di hadapan Allah, di depan Umar saja kau tak bisa berbuat apa-apa!”_

Mendengar jawaban itu, Jenderal Khalid tertegun, bergetar, dan goyah. Dan dengan segenap kekuatan yang ada beliau langsung mendekap Khalifah Umar.

Sambil menangis beliau berbisik, _”Terima kasih ya Khalifah. Engkau saudaraku!”_

Bayangkan …. mengucapkan terima kasih setelah dipecat, padahal beliau tak berbuat kesalahan apapun. Adakah pejabat penting saat ini yang mampu berlaku mulia seperti itu? Yang banyak terjadi justru melakukan perlawanan, mempertahankan jabatan mati-matian, mencari dukungan, mencari teman, mencari pembenaran, atau mencari kesalahan orang lain supaya kesalahannya tertutupi.

Jangankan dipecat dari jabatan yang sangat bergengsi, ‘kegagalan’ atau keterhambatan dalam perjalanan karir pun seringkali tidak bisa diterima dengan lapang dada. Akhirnya semua disalahkan, sistem disalahkan, orang lain disalahkan, semua digugat…..bahkan hingga yang paling ekstrim…. Tuhan pun digugat..

Kembali ke Khalid bin Walid, hebatnya lagi, setelah dipecat beliau balik lagi ke medan perang. Tapi, tidak lagi sebagai panglima perang. Beliau bertempur sebagai prajurit biasa, sebagai bawahan, dipimpin oleh mantan bawahannya kemarin.

Beberapa orang prajurit terheran-heran melihat mantan panglima yang gagah berani tersebut masih mau ikut ambil bagian dalam peperangan. Padahal sudah dipecat. Lalu, ada diantara mereka yang bertanya, _”Ya Jenderal, mengapa Anda masih mau berperang? Padahal Anda sudah dipecat.”_

Dengan tenang Khalid bin Walid menjawab, _”Saya berperang bukan karena jabatan, popularitas, bukan juga karena Khalifah Umar. Saya berperang semata-mata karena mencari keridhaan Allah.”_

*****
Sebuah cuplikan kisah yang sangat indah dari seorang Jenderal, panglima perang, *”Pedang Allah yg Terhunus”*

_Patut direnungkan dan di hayati. Semoga bermafaat_
******************************************

PENGAKUAN ECONOMIC HITMAN

Posted on

PENGAKUAN ECONOMIC HITMAN
Oleh: Mardigu Wowiek Prasetyo

Berdiskusi dengan seorang bule yang tinggal di top floor Pakubuwono Residence selama 2 bulan hanya untuk mempelajari ekonomi Indonesia. Setelah itu, rencananya ia akan berangkat ke Mumbay dan katanya dia berencana tinggal di India juga selama 2 bulan untuk mempelajari ekonomi Negara India. Pembicaraan kami berdua cukup intense dan “menegangkan”.

Usianya 65 tahun, kebangsaan Amerika, ras Yahudi. Sebuah spesifikasi SARA yang bagi sebagian “pegiat agama”, dia bisa di ketagorikan “public enemy number one”. Atau bagi “pegiat agama” yang senangnya mencari perbedaan, spesifikasi dia masuk object penderita yang layak di bully.

Tetapi begitu kenal dia, dia seorang parenialist, seorang pluralist, universalist dan economist sejati. Di Amerika dia juga bukan orang yang di sukai semua orang. Dia seorang financial economics, dari kampus ternama Ivy League.

Di Indonesia dia mengumpulkan data, SUN surat hutang Negara kemana saja dan siapa yang ambil, hutang korporasi kemana saja, export import Indonesia, arus keluar masuk barang. Semua di petakan di “mapping”. Dia tahu kelemahan dan kekuatan data terakhir Indonesia. Kegiatannya ini sebenarnya termasuk kategori inteligen ekonomi (economic intelligent).

Sayangnya data ini tidak bisa dilarang. Tidak ada hal/data yang di langgar olehnya. Tidak ada rahasia Negara yang dicurinya. Dia hanya mengumpulkan data publik dan data Negara dengan cara berbeda dengan BPS. Dia juga tidak ABS asal bapak senang. Bahkan dia menganalisa setiap pejabat Indonesia yang memberikan jumpa pers. Dia tahu sekali ini misalnya menteri anu pinter tuh dia tahu masalah atau pejabat anu tahu hanya kulit-kulitnya, atau pemimpin anu dia nggak tahu sama sekali.

Dari setiap perkataan dan kalimat dia analisa pemilihan kata-katanya, mimiknya, gerak tubuhnya, timingnya, konten isi informasinya, arah pembicara, semua ada arti baginya, sang financial economic ini. Dia tidak membaca Koran yang diam/statis, dia melihat video atau tayangan yang reporter (asing) rekam. Oiya catatan, hampir 80% wartawan asing dekat dengan dunia intelijen.

Lalu dia berkata, your country is in bad shape!

Saya bertanya, any proof sir?

I tell you just one, dia berkata yang saya terjemahkan : jika pada bulan Agustus nanti PLN surat hutangnya jatuh tempo, saya tahu PLN tidak punya “uang”. Pasti minta di perpanjang hutangnya di Wallstreet. Apa yang terjadi kalau “saya” tidak perpanjang hutang tersebut. Saya minta bayar, saat itu juga. Apa yang terjadi dengan PLN?

Saya berkata, PLN default ? bangkrut?

Dia berkata, Indonesia pasien IMF dua bulan kemudian!!!. Kalian kan sudah punya bukti, APP Asia Pulp Papernya Sinarmas. Kami tidak perpanjang hutangnya 14 bilion dollar kira-kira 10 tahunan yang lalu bukan? Kok masih juga di ulang lagi sih?

Hanya PLN bikin Indonesia jadi pasien IMF? Saya bertanya

You want to know the rest State-owned enterprise record? Mau tahu catatat lain BUMN? Semua parah!

Kepala saya terbayang pabrik kertas keluarga Wijaya itu kena “hostile take over” dengan gagal dapat perpanjangan surat hutang atau bond.

Dia melanjutkan, BUMN Indonesia ini lucu, yang dilawan bangsanya sendiri. Harusnya BUMN melawan asing, yang swasta belum tentu kuat atau bahkan tidak kuat sama sekali melawan investor asing. Nah ini BUMN indonesia memakan swasta malah kerja sama dengan asing lagi.

Dia tertawa tergelak-gelak. Presdiennya nggak ngerti sejauh ini efek tindakan kebijakan BUMN anda tadi, well, damage is already done. See what happens in the near future, very near!! Dia masih tergelak di ujung kalimatnya.

Dia melanjutkan, kredit macet di bank 3 besar (pelat merah), ini karena memaksakan membangun ke sektor tidak produktif, infrastruktur. Bukan salah membangun infrastruktur, tapi bukan untuk daerah yang hanya berpopulasi rendah namun ada sektor produksinya. Negara anda bukan Negara maju, China dan Amerika (tahun 1940-50 di jaman FDR) membangun infrastruktur di saat GDP nya di atas 5000. Indonesia masih 3500 saat ini.

Nggak heran Bank Mandiri beberapa perusahan konstruksi karya-karya mulai menjual asetnya demi membayar beban hutang.hampir semua bank tersebut keuntunganya tahun 2015 di banding 2016, turun separuhnya di tahun 2016 dan di tahun 2017 kembali turun setengahnya.

Yang anehnya, China membeli Newmont di biayai bank nasional. Langung cashless itu bank. NPL Mandiri 4%, NPL BRI 5,6%. Padahal Non Performing Loan ini tidak boleh lebih 3 %. Sakit semua bank besar dan sekarang semua bank tidak sanggup kasih pinjaman BUMN lagi yang tidak likuid.

Puncaknya lagi bank BUMN akan jadi tumbal keputusan kereta cepatnya Rini Soemarno (Rinso), menarik lagi 6 milyar dolar.

Ini yang saya suka dari Pemerintah saat ini, kata si Bapak itu kemudian. Saya pemain uang, ini peluang banget di depan mata, mirip tahun 1997. Puncak gunung es mencair dengan hutang tak terkendali di Indonesia.

What are you gonna do? Saya bertanya.

Dia hanya menaikan dua pundaknya sambil tersenyum. Bukan saya lho yang buat negara ini “not in good shape”. Saya hanya lihat peluang. Saya tunggu Oktober, will see what Indonesian’s government can do, katanya kemudian. #peace

ISLAM TANPA “NUSANTARA”

Posted on

ISLAM TANPA “NUSANTARA” ( Husain Matla)

Saya kira ungkapan “Islam Nusantara” itu tidak perlu. Seakan kok Islam itu masih kurang baik sehingga perlu ditambah baiknya dengan Nusantara. Masalahnya Nusantara sendiri juga tidak layak sebagai simbol kebaikan.

Atau kita berharap dengan Islam Nusantara akan lebih baik dari Islam lain, misal Islam Timur Tengah. Misal dikatakan Islam Timur Tengah itu seperti kita melihat Suriah…, perang !!! Sementara Islam Nusantara itu seperti kita melihat padi, nyiur, atau mata air, damai. Kenyataannya, pernah pada suatu masa Nusantara penuh pergolakan, sementara Timur Tengah penuh kedamaian.

Semoga tulisan saya pada buku “Khilafah jaga Kebinekaan” ini bisa membantu.
————————————————————–

“ISLAM INDONESIA LEBIH CINTA DAMAI”,
UNGKAPAN ORANG BUTA !!!

Beberapa pihak saat ini menyatakan adanya “Islam versi Indonesia”. Yang katanya lebih cinta damai. Sesungguhnya kalau kita menyelami sejarah Indonesia, nampak sekali itu ungkapan orang yang tidak paham sejarah.

Sejak meninggalnya pemimpin Demak Bintoro, Sultan Syah Alam Akbar III (Pangeran Trenggono), tahun 1546 M, kalangan pesisir Jawa tak pernah mau mengakui kalangan pedalaman Jawa sebagai penerus Demak. Tercatat adanya banyak pemimpin pantai utara Jawa yang melawan pemerintahan Pajang atau Mataram sejak tahun 1549 – 1680 M: Aryo Penangsang (Jipang –sekitar Blora dan Bojonegoro sekarang), Aryo Pangiri (Demak), Pangeran Pekik (Surabaya), Pangeran Puger (Demak), Adipati Pragola I dan Pragola II (Pati), Sunan Giri IV dan Panembahan Giri (keduanya dari Giri Kedhaton, Gresik), dan terakhir Pangeran Trunojoyo (Madura). Sepanjang masa itu Kesultanan Banten senantiasa memihak utara, entah secara aktif atau pasif. Sementara Kedaton Cirebon tergantung kondisi, kadang memihak utara, kadang memihak selatan.

Mengapa itu semua terjadi?

Karena adanya “gep batin” antara keduanya, yaitu dalam menempatkan Islam dan Jawa.

Pihak selatan seakan menyatakan, “Kalau bicara Islam, saya ini kan juga Islam, namun kamilah yang lebih merepresentasikan keturunan Majapahit”. Sementara pihak utara seakan menyatakan, “Kalau sekedar keturunan Majapahit, hendaknya kepemimpinan diserahkan kepada keturunan Demak, yang perjuangan pembelaan kepada Islamnya lebih nyata”. Kalangan selatan menganggap pihak utara kurang kadar kemajapahitannya. Kalangan utara menganggap pihak selatan kurang kadar Islamnya, sehingga tak layak mengaku sebagai penerus Demak.

Karena itu, kalau kita cermati siapa-siapa pihak di utara yang tidak pernah mau mengakui kekuasaan Mataram, mereka selalu terkait dengan para wali di utara. Aryo Penangsang adalah murid Sunan Kudus. Pangeran Pekik adalah keturunan Sunan Ampel. Sunan Giri IV (Sunan Prapen), bahkan konfrontasi langsung dengan Mataram. Adipati Pragola II didukung para santri Kudus. Sementara Pangeran Trunojoyo didukung Panembahan Giri.1
Sementara pihak selatan mengkaitkan dirinya dengan Sunan Kalijogo dan Brawijaya V Bhre Kertabhumi (raja Majapahit terakhir). Sultan Hadiwijoyo (Mas Karebet, alias Joko Tingkir, pemimpin Pajang) dan para penguasa Mataram di masa berikutnya dinyatakan didukung Sunan Kalijogo dan sebagai keturunan Bhre Kertabhumi.

Perang terus terjadi sampai Panembahan Adiprabu Anyokrokusumo memerintah di Mataram. Ia diterima pihak utara. Selain ia dinyatakan sebagai keturunan Majapahit dari jalur selatan (Pajang dan Selo), ia juga diakui sebagai keturunan Majapahit dari jalur utara (Demak) dan dianggap keturunan Sunan Giri I (Sunan Giri Gajah, yang bahkan selama ini diakui sebagai keturunan Rasulullah saw). Ia juga meminta Pangeran Pekik (pemimpin Surabaya, keturunan Sunan Ampel) sebagai menantunya dan meminta Panembahan Ratu (Cirebon) sebagai besannya. Kondisi ini menjadikan kondisi Jawa cenderung stabil sehingga pemerintahan Mataram sanggup menyerang Belanda pada tahun 1627.2

Namun sebenarnya kondisi tak sesederhana itu. Walaupun Jawa mulai stabil, sebenarnya sejak runtuhnya Demak, senantiasa terjadi persaingan Banten dan Pajang/Mataram untuk menjadi penerus Demak dan menjadi kekuatan yang lebih berpengaruh di Nusantara. Dan di sini asing juga mulai mengadakan pendekatan, di mana Portugis mendekati Mataram, sementara Belanda mendekati Banten. Kondisi itu nampaknya baik-baik saja saat keduanya berada dalam masa kejayaan. Bahkan keduanya berusaha mendapatkan pengakuan dari Syarif Mekah, yang saat itu berkedudukan sebagai penjaga dua kota suci dan gubernur dari khilafah Utsmaniyah. Setelah Panembahan Abdul Qodir (Banten) diakui Mekah dan mendapat gelar Sultan dari Syarif Mekah tahun 1641, maka berikutnya Panembahan Anyokrokusumo melakukan upaya yang sama. Ia akhirnya juga diakui Mekah. Beliau bergelar Sultan Agung Abdullah Maulana Matarami. Beliau juga membangun persatuan utara selatan dengan menyatukan kalender Islam dan Jawa.3

Sayang, penguasa Mataram sesudahnya tak sebijak Sultan Agung. Amangkurat I, pengganti Sultan Agung, membantai ribuan ulama dan cenderung tunduk pada VOC. Sikap ini berbeda dengan sikap Sultan Ageng Tirtayasa di Banten yang tak mau dengan intervensi VOC. Keadaan semakin memanas karena Sultan Ageng semakin keras menentang Belanda bersama Sulan Hasanuddin di Makassar. Pihak utara jawa akhirnya memberontak kepada Mataram dipimpin Pangeran Trunojoyo yang didukung Sultan Ageng Tirtayasa dan Panembahan Giri (Sunan Giri V).

Akhirnya meledaklah perang besar skala Nusantara. Banten, Makassar, pesisir utara Jawa, dan beberapa kesultanan, melawan Mataram, Belanda (VOC), dan kadipaten/kerajaan yang telah ditundukkan. Dan dalam keadaan ini, Inggris dan Portugis cenderung berpihak kepada siapapun yang menentang Belanda. Surutnya kekuatan Islam di Nusantara mulai terjadi seiring kemenangan Belanda tahun 1680 yang ini hampir berbarengan dengan kekalahan kekhalifahan Utsmaniyah di Wina tahun 1683 M.

Dari gambaran di atas tadi, kiranya nampak sekali bahwa kondisi sepanjang lebih dari seabad itu (1549 – 1680 M) agak mirip dengan keadaan di Timur Tengah saat ini yang selalu membara, di mana Arab Saudi dan beberapa negara didukung AS dan Inggris, sementara Iran dan Suriah didukung Rusia.
Lalu, bagaimana kondisi Dunia Arab dulu saat Jawa senantiasa dalam kondisi konflik? Dunia Arab senantiasa “damai-damai saja”. Ini karena semua pihak di dunia Arab mendukung Kekhalifahan Utsmaniyah. Hanya Kesultanan Shafawi (Iran) yang menentang Utsmaniyah, namun akhirnya ia pun tunduk kepada Khalifah Salim II, pada awal abad XVII M.4

Sepanjang waktu itu pihak-pihak yang saat ini dijuluki “orang-orang Arab yang suka konflik” ternyata hidup penuh kedamaian. Kalau toh mereka perang, mereka ikut berperang serta di dalam kekhalifahan Utsmaniyah menggempur Eropa, bukan perang sesama mereka.

Lalu kapan Jawa berada dalam kedamaian?

Pertama, di zaman Demak Bintoro (1478 – 1549 M), saat mereka memimpin Islamisasi Nusantara dengan dakwah maupun jihad.

Kedua, tahun 1755-1825 (antara Perjanjian Salatiga sampai mulai Perang Diponegoro), saat mereka menjadi vasal tidak resmi dari VOC.

Ketiga, tahun 1830 – 1942 (antara Perang Diponegoro sampai PD II), saat mereka menjadi vasal Belanda secara nyata, saat mereka begitu nurut disuruh membunuhi orang-orang Minangkabau dan Aceh, serta menjadikan rakyatnya sebagai kuli perkebunan Belanda.

Keempat, tahun 1966 – sekarang, saat masyarakat Indonesia, terang-terangan sebagai antek Amerika, mengobral emas dan segala sumber alam lain kepadanya, serta menjadikan rakyatnya sebagai kuli-kuli perusahaan asing dengan gaji rendah, segera mengadakan impor beras dan sapi saat petani dan petrnak mulai merasa untung, membunuhi rakyatnya sendiri tanpa pengadilan dengan tuduhan sebagai pembela ISIS, menangkap siapapun yang memakai bendera “Ketuhanan Yang Maha Esa” (bendera lailaha illallah yg dipakai simpatisan ISIS, padahal itu bukan bendera ISIS, namun bendera Islam), sementara membiarkan warganya menjadi tentara Amerika Serikat (untuk selanjutnya membunuhi orang Islam), serta mengobral berbagai pelabuhannya kepada asing.

Memang damai itu harus ekstrem: saat menang atau kalah. Sementara saat dalam kondisi tanggung, yang ada adalah perang.

TINGGAL KITA PILIH MANA: DAMAI TERHORMAT, PERANG, ATAU DAMAI TERHINA ???