Month: July 2017

Hikayat Karung Bocor

Posted on Updated on

Oleh : Hersubeno Arief
Konsultan Media dan Politik

Pernah dengar atau setidaknya membaca “Hikayat karung bocor?” Cerita ini berkisah tentang orang pandir yang sangat rajin menabung beras di karung. Dia bercita-cita menjadi orang kaya yang mempunyai beras segudang.

Setiap hari, selama bertahun-tahun dia mengisi karung tersebut dan menduga sudah menjadi orang kaya. Suatu saat ketika dia membuka karung-karung tersebut, ternyata tak sebutir beraspun yang dia temukan. Karungnya bocor.

Hikayat ini mengingatkan kita pada hubungan Presiden Jokowi dengan umat Islam. Bedanya Presiden Jokowi tentu bukanlah “si pandir.” Seorang Presiden adalah manusia pilih tanding, manusia istimewa. Hanya saja namanya manusia, tentu punya khilaf dan alpa.

Di satu sisi Presiden tampak berjuang keras memenangkan hati pemilih Islam. Namun di sisi lain berbagai kebijakannya banyak yang tidak menguntungkan, atau bahkan malah terkesan memusuhi Islam.

Pasca Pilkada DKI hubungan Jokowi dengan umat Islam mengalami titik terendah. Dukungannya terhadap Ahok membuat Jokowi berhadapan dengan sebagian besar umat Islam.

Menyadari posisinya yang tidak menguntungkan, Jokowi segera bergerilya ke berbagai pondok pesantren dan kantong-kantong pemilih Islam. Dia menebar sejumlah bantuan, terutama di kantung-kantung warga Nahdlatul Ulama (NU).

Jokowi juga berkunjung ke pesantren-pesantren di kawasan Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat yang menjadi ikon perlawanan terhadap rezim pemerintah dalam Aksi Bela Islam 212.

Puncaknya Jokowi bertemu dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Istana Merdeka.
Pertemuan dengan GNPF banyak diartikan sebagai isyarat rekonsiliasi pemerintahan Jokowi dengan umat Islam.

Jokowi tampaknya ingin memperbaiki relasinya dengan umat Islam. Pilpres 2019 semakin mendekat. Sebagai pemilih terbesar, suara umat Islam harus dimenangkannya bila ingin kembali memperpanjang jabatannya sebagai Presiden.

*Namun belum lagi “luka’ lama itu tersembuhkan, Jokowi kembali menoreh luka baru yang lebih dalam.*

Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 yang mengatur kewenangan pemerintah melakukan pembubaran Ormas yang dinilai radikal dan bertentangan dengan Pancasila. Perppu ini dimaksudkan sebagai jalur singkat pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Perppu tersebut kian membuka tabir bagaimana sesungguhnya sikap pemerintahan Jokowi terhadap umat Islam.

Jauh-jauh hari langkah Jokowi sebenarnya sudah terbaca. Rencana pembubaran HTI hanyalah langkah awal untuk membubarkan berbagai Ormas Islam yang dianggap selalu menjadi batu sandungan bagi pemerintah. Salah satu target utamanya adalah Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Habib Rizieq Shihab.

Habib Rizieq adalah Imam besar FPI. Dia juga menjadi Ketua Dewan Pembina GNPF MUI, sekaligus menjadi ikon perlawanan terhadap pemerintah melalui berbagai Aksi Bela Islam.

HTI hanyalah upaya Jokowi menjajaki seberapa “panasnya air.” Bila tidak terlalu panas, maka mereka akan bergerak menuju sasaran yang lebih besar lagi. Namun “panasnya air” berupa reaksi keras penolakan rencana pembubaran HTI ternyata tidak membuat Jokowi melangkah surut.

*Jokowi mengeluarkan senjata pamungkas untuk mengakhiri perlawanan. _The show must go on._*

Lahirlah Perppu kontroversial yang dinilai banyak kalangan, termasuk pakar, lembaga dan perguruan tinggi yang selama ini mendukung Jokowi, sebagai peraturan yang berpotensi melanggar HAM dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Perppu yang bisa mengubah Jokowi dari seorang Presiden yang terpilih secara demokratis, menjadi diktator yang bisa dengan sewenang-wenang mengabaikan prinsip-prinsip sebuah negara demokratis yang selalu mengedepankan pendekatan hukum.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bahkan menilai Perppu Ormas, lebih kejam dibandingkan UU yang pernah ada pada pemerintahan Belanda, Orde Lama maupun Orde Baru.

Dalam kosmologi Jawa, Jokowi kini telah menjelma menjadi raja, penguasa yang melengkapi diri dengan ajian *_Idu Geni._* Ludah api! Siapapun yang terkena ludahnya, ucapannya, bakal mati. Sungguh sangat sakti.

Bayangkan, dengan hanya perintah lisan dari Presiden, Mendagri maupun Menkumham bisa membubarkan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan para pengikutnya bisa dipenjara.

Jokowi benar-benar telah menjelma menjadi Presiden paling berkuasa, sepanjang sejarah republik ini berdiri.

*Dengan lahirnya Perppu Ormas, Jokowi tidak hanya sedang menabung di karung bocor, tapi secara sadar dia juga ikut melubangi karung tersebut. Jadi jangan kaget ketika karung tersebut dibuka pada Pilpres 2019, isinya bisa kosong melompong.*

*Pilkada DKI Jilid II*

Terbitnya Perppu Ormas ini membuat hubungan Jokowi dengan umat Islam kembali ke titik terendah seperti ketika berlangsung Pilkada DKI, bahkan lebih parah.

Jokowi kini tidak lagi hanya berhadapan langsung dengan umat Islam, namun juga berhadapan dengan elemen-elemen pembela demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam Pilkada DKI Jokowi bisa _ngeles_ dan menyatakan tidak mendukung Ahok yang menistakan agama. Kini semuanya terang benderang. Jokowi tidak bisa mengelak. Perppu Ormas adalah produk pemerintahannya.

*Inilah wajah sesungguhnya Jokowi terhadap umat Islam. Wajah yang tidak bersahabat. Taringnya telah keluar. Wajah yang sebenarnya sudah mulai dinampakkan ketika membuat sebuah dikotomi “Saya Pancasila” dan mencoba membuat stigma “Kamu bukan Pancasila!”*

Jokowi tidak lagi bisa mengelak bahwa label, stigma umat Islam adalah kelompok intoleran, anti NKRI, anti Pancasila dan berbagai label buruk lainnya adalah desain besar dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahannya.

Lahirnya Perppu Ormas adalah Pilkada DKI Jilid II dengan varian yang lebih buruk. Polarisasi di kalangan kubu pembela dan penentang Jokowi kembali menguat dan menegang. Perang di sosial media maupun polemik dan perdebatan di media massa kembali berkecamuk.

Pembelahan di tengah masyarakat dan parpol juga sangat jelas. Hanya saja kubu penentang Jokowi di kalangan umat Islam dan kelompok-kelompok masyarakat madani _(civil society)_makin besar.

Untuk pertamakalinya Jokowi juga harus berhadapan dengan komunitas internasional yang mengkhawatirkan Indonesia terjerumus menjadi negara diktator yang anti demokrasi dan melanggar HAM.

Pemerintah didukung oleh parpol pendukung pemerintah, PDIP, Golkar, PKB, PPP dan Hanura berhadapan dengan PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN yang kembali membelot.

Keberadaan PAN di kabinet dipastikan hanya seumur jagung. Satu-satunya kursi menteri PAN di kabinet, yakni Menpan dan Reformasi Birokrasi dipastikan akan dicopot dalam reshufle jilid IV yang akan segera dilaksanakan Jokowi.

Melihat peta kekuatan partai-partai pendukung Jokowi, hampir dapat dipastikan Perppu tersebut akan disetujui oleh DPR. Kecuali bila akal sehat para anggota dewan kembali berfungsi. Kita akan menyaksikan drama-drama pemecatan anggota DPR dari fraksi pemerintah, bila mereka berani melawan kehendak Jokowi.

Sungguh ironis ketika partai-partai Islam seperti PKB dan PPP tidak hanya menjadi penyokong penista agama, tetapi kini juga menjadi partai penyokong Perppu yang akan memberangus Ormas Islam.

*Perlawanan dan gerakan boikot terhadap partai penyokong Perppu kini kembali bergema dan ini bisa menjadi “karung bocor” tidak hanya bagi Jokowi, tapi juga bagi partai-partai penyokongnya.*end

​Cara Membangun Networking ala Orang Introvert

Posted on Updated on

Cara Membangun Networking ala Orang Introvert


Bagi para introvert, kegiatan networking bisa sangat menyiksa. Mereka terintimidasi oleh suara keras para ekstrovert. Lalu, kenapa bos tetap memilih seorang introvert untuk membangun jaringan?
Sebenarnya, introvert punya kemampuan untuk membangun jaringan yang baik. Mereka adalah pendengar yang baik dan cenderung lebih tertarik pada orang lain daripada berbicara tentang diri sendiri.
Jika Anda seorang introvert, jangan bersembunyi dari kegiatan networking. Anda harus menemukan “cara introvert” untuk melakukan “hal-hal yang ekstrovert”. Ingat, introvert bukanlah orang-orang pemalu dan canggung. Mereka hanya orang yang tidak mau berada di lingkungan yang bising, banyak orang, dan lampu terang. Berikut beberapa tips agar para introvert bisa mendapatkan hasil maksimal dari kegiatan networking seperti disarikan dari theguardian(dot)com.
Datang lebih awal
Jika Anda tidak suka keramaian, maka datanglah lebih awal. Anda mungkin adalah orang yang pertama datang setelah panitia. Ketika ada peserta lain yang datang setelah Anda, maka mulailah ajak berbicara. Anda bisa membangun obrolan yang hangat dengannya. Seorang introvert akan lebih mudah membangun percakapan baru daripada mencoba masuk ke dalam obrolan yang sudah terbentuk.
Langsung mengangkat topik berat
Kebanyakan orang memulai pembicaraan ringan dengan lawan bicara yang baru dikenal. Misalnya, soal kemacetan di jalan menuju lokasi kegiatan atau penyelenggaraan acara. Hal itu tidak ada salahnya. Namun, apa yang terjadi setelah obrolan pembuka itu? Hening. Setiap orang mencoba mencari topik berikutnya untuk memecahkan kecanggungan tersebut.
Menurut Ahli Prikologi Kerja, Liza Walter Nelson, introvert bisa sangat tenang menghadapi berbagai kondisi.
Umumnya introvert memiliki ketertarikan yang dalam akan suatu hal. Mereka juga punya banyak data dan fakta. Jadi, introvert bisa langsung mengangkat bobot pembicaraan ke level yang lebih tinggi dengan percaya diri. Hal ini bisa memberi keuntungan besar untuk para introvert yang sedang mencoba membangun jaringan.
Mendengarkan
Kebanyakan orang suka berbicara tentang diri sendiri. Maka biarkan mereka berbicara. Anda bisa menyiapkan pertanyaan terbuka untuk semua orang. Misalnya, tentang pekerjaan mereka dan alasan mereka berminat pada acara tersebut. Mereka akan mengoceh panjang lebar. Namun, Anda juga harus mempersiapkan diri dengan jawaban singkat dan padat saat mereka balik bertanya.
Utamakan kualitas daripada kuantitas
Kebanyakan orang merasa enggan atau bahkan cemas ketika harus berbicara dengan orang asing. Apalagi, jika tujuan pendekatan tidak murni dari dalam diri. Hal ini juga menjadi masalah para introvert. Jika Anda kesulitan menjalin hubungan dengan banyak orang, maka cobalah berkenalan dengan beberapa orang yang penting saja. Anda bisa melihat daftar hadir dari acara yang akan didatangi. Kemudian Anda bisa menilai siapa saja yang berguna untuk bisnis perusahaan di masa mendatang. Anda bisa mengincarnya dan mengajaknya berbicara.
Meluangkan waktu untuk “bernafas”
Anda mungkin merasa tidak nyaman selama berbicara dengan sekelompok orang. Anda harus terus melanjutkan pembicaraan demi mempererat hubungan. Tapi, Anda juga harus menyayangi diri sendiri. Berikan waktu untuk Anda untuk bisa “bernafas”. Jika pembicaraan sudah terlalu “bising”, Anda bisa minta izin dari grup untuk sekadar mengambil minum atau pergi ke toilet. Kalau perlu, Anda bisa mencuci pergelangan tangan agar membuat diri menjadi lebih tenang.
Jadi, untuk para introvert yang sedang berusaha membangun jaringan, cobalah untuk tetap tenang. Hormati orang-orang yang hadir di acara. Mereka datang untuk bersosialisasi. Begitu juga dengan Anda. 
Semoga bermanfaat.

​FALLACY OF CIRCULAR ARGUMENT

Posted on

FALLACY OF CIRCULAR ARGUMENT

(c) Fahmi Amhar
FCA itu menarik konklusi dari sebuah premis lalu konklusi itu jadi premis dan premisnya jadi konklusi. Misalnya “Agamaku yang paling benar karena begitu kata Tuhanku seperti yang tertulis dalam kitab suciku. Dan kitab suciku pasti benar karena Tuhanku yang mengatakannya seperti tertulis dalam kitab suciku.”.
FCA itu tidak islami.  Dan aqidah Islam bukan dogma atau doktrin bermetodologi FCA.  Islam bukan benar karena “Qur’an mengatakan Islam agama paling benar.  Dan Qur’an benar karena dia kitab suci umat Islam”.  Tidak.  
Orang hanya akan kuat aqidah Islamnya, kalau dasar aqidahnya, yaitu keyakinan bahwa “Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah” itu berdasarkan rasionalitas yang kokoh.
Yang saya maksud di sini adalah dasar aqidah.  Kalau aqidah seperti berbagai sifat Allah, keberadaan malaikat, kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi terdahulu, hari kiamat (juga surga & neraka) serta qadha-qadar, itu jelas sumbernya Qur’an, tidak perlu rasionalitas.  Hanya orang muktazilah yang ingin semua rasional.
Tetapi dasar aqidah yang mengantarkan ke syahadat, wajib rasional.  Karena hanya ini yang dimiliki semua manusia yang sehat akalnya.  
Sampai pada titik bahwa “di balik alam semesta ini ada Dzat Yang Maha Mengatur, dan itu pasti juga Dzat Yang Maha Pencipta, dan itu pasti berbeda dengan semua mahluk, dan itu pasti Esa”, ini bisa dicapai secara rasional.  Inilah Tuhan.
Namun sekedar percaya pada  Tuhan seperti itu, belum cukup.  Kita belum tahu, apa maksud Tuhan menciptakan kita di dunia, apa tugas kita di dunia, bagaimana kita seharusnya hidup di dunia, dan kemana kita setelah mati”, itu Tuhan harus menyampaikan pada kita.  Pakai cara apa?  Dia harus mengirim manusia sebagai utusan yang membawa bukti yang pasti hanya Tuhan yang bisa bikin.  Bukti itu tidak boleh bisa direkayasa manusia.
Ternyata Qur’an memiliki bukti seperti itu.  Dari segi sastrawi, struktur dan juga kandungan yang baru bisa diketahui manusia abad-20/21.  Mustahil seorang Muhammad di abad-7 bisa mengetahuinya.  
Dan karena Qur’an adalah bukti kenabian Muhammad, maka selebihnya Qur’an menjadi acuan hidup kita.  Dari Qur’an juga, Sunnah menemukan dasarnya.  Ijma’ shahabat (Muhajirin & Anshar) menemukan dasarnya.  Dari Sunnah dan Ijma’ shahabat, baik taqlid dan ijtihad menemukan dasarnya.
Jadi islam adalah ajaran yang amat rasional, bukan FCA.

(HAPUSKAN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Posted on

(HAPUSKAN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Oleh : Daoed Joesoef (Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne)
Bersamaan dengan peringatan Hari Kelahiran Pancasila, ramai dibahas kepancasilaan sikap dan perbuatan warga Indonesia pada umumnya, kebijakan pemerintah pada khususnya. Ternyata yang benar-benar luput dari pembahasan tadi adalah soal Pajak Bumi dan Bangunan.
Ini sungguh mengherankan mengingat Indonesia, yang berpretensi negeri Pancasilais memberlakukan PBB yang by its very nature begitu liberal, anti-Pancasila. Sementara justru karena itu negeri-negeri yang mengklaim dirinya liberal-non-Pancasilais enggan menerapkannya.
Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diemban para penguasa negeri, baik di Timur maupun di Barat, perlu dana yang dikutip dari rakyat. Maka ada ungkapan “as sure as death and taxes“. Walaupun begitu bukan berarti bahwa penentuan besar-kecilnya pajak terutang boleh asal-asalan. Demi keadilan ia harus didasarkan pada asas “kemampuan membayar” (the ability to pay) dari pembayar pajak di negeri yang maunya demokratis, Pancasilais, serta perlu dibahas secara berkala di parlemen (DPR, DPRD).
Pembahasan yang diniscayakan ini tidak pernah ada di Indonesia, padahal PBB merupakan satu sistem perpajakan yang ultraliberal. Dengan kata lain, sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dari Pancasila telah diabaikan begitu saja!
Penetapan Pajak
Semasa jenis sumber penghasilan masih relatif terbatas, ada kebiasaan penguasa negeri mewajibkan warganya, mulai usia tingkat tertentu, membayar pajak pendapatan (income tax). Penetapan besaran pajak didasarkan pada kapasitas produktif tanah (bumi) atau standar yang dianggap mencerminkan kapasitas tersebut. Kapasitas ini pada gilirannya disimpulkan dari tingkat kesuburan tanah; jarang sekali atas situasi dan letak tanah (obyek pajak).
Dahulu, di Eropa, rumah kediaman pernah juga menjadi obyek pajak. Besarannya ditetapkan menurut keadaan yang “menggelikan”, yaitu “jumlah jendela rumah”. Begitu rupa hingga tidak sedikit warga yang alih-alih membuat jendela, membuat “gambar jendela” di dinding rumahnya; sungguh sinis! Kini PBB tidak lagi diterapkan di sana. 
Memang ada sejenis pajak tanah (land tax), tetapi berfungsi lain: guna mencegah penguasaan spekulatif tanah di sektor urban, “absentee landlords“, pembiaran tanah tidur (tidak difungsikan, menjadi semak belukar).
Di Indonesia, sebaliknya, PBB yang terang-terangan ultraliberal kelihatannya semakin “dipaksakan. Para camat dan kepala desa dari Kabupaten Tasikmalaya “dihukum berdiri” di depan banyak orang karena belum melunasi PBB (Kompas, 8 Mei 2017). Sebagai “pesakitan: mereka dipaksa berdiri di depan dan ditonton oleh sekitar 400 kepala desa, para koleganya, dari seluruh kabupaten. 
Dengan sengaja dan sadar mereka dipermalukan. Apakah hukuman seperti itu Pancasilais?! Ini adalah hukuman yang “biasa” di zaman VOC (tanaman paksa, berodi pembuatan jalan). Bahkan, di negeri-negeri yang beradab, yang terang-terangan mengklaim dirinya liberal, tidak mau memberlakukan hukuman “zaman baheula” itu.
PBB di Indonesia betul-betul berpembawaan destruktif. Ia memaksa penghuni kota “angkat kaki” dan pindah karena PBB besarannya terus meningkat di bagian kota yang mereka huni. Mereka pindah karena terpaksa berhubung rata-rata berupa orang pensiunan, bagai bunyi pepatah “habis manis sepah dibuang”, termasuk keturunan mereka, para muda belia, dan lain-lain.
Jadi jelas bahwa PBB telah melanggar sekaligus dua hal. Pertama, ketentuan prinsipiil dari pemungutan pajak, yaitu “the ability to pay“. Kedua, dua asas dari Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Kepergian mereka tidak membuat wilayah kota yang mereka tinggalkan menjadi kosong dan lengang. Sebagai gantinya datang penghuni baru, rata-rata orang berduit, yang mampu membayar PBB yang besarannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemampuan ini membuat mereka menjadi “warga pilihan” yang dianggap pantas hidup di wilayah elite dari kota.
Maka terciptalah suatu kondisi yang absurb. Kota-kota yang Pancasilais diubah menjadi wilayah permukiman yang ultraliberal oleh PBB, yaitu satu sistem perpajakan yang seharusnya dihapus, hanya karena pertimbangan penerimaan yang efektif dari kas negara. Padahal, negara seharusnya berfungsi selaku pengayom rakyat par exellence, sesuai amanat Pancasila yang saat kelahirannya dengan sadar dan sengaja dijadikan hari libur nasional demi menghormatinya.
Dampak PBB
PBB di Indonesia, jika dibiarkan sebagai unsur dari sistem perpajakan nasional, bisa melumpuhkan lembaga pendidikan, kalaupun tidak mematikannya. Sekolah-sekolah yang berhalaman luas semakin dibebani PBB. Dengan kata lain, halaman sekolah yang luas dan nyaman kena sanksi. Padahal, halaman sekolah bukan suatu kemewahan. Itu merupakan bagian integrasi dari gedung sekolah, unsur konstitutif dari proses pendidikan.
Murid-murid bersosialisasi dan berkomunikasi di situ. Di halaman ini mereka belajar bergaul, bertoleransi dan sambil bersantai belajar mengakui kelebihan pelajar lain. Pembentukan karakter yang terpuji, patriotisme, terjadi di halaman sekolah. Kenangan yang tak terlupakan seumur hidup biasanya lebih banyak mengenai apa-apa yang dialami dalam pergaulan di halaman sekolah ketimbang yang dijumpai di dalam kelas.
“England win the war at the yard of Eton”, demikian bunyi ungkapan filsuf Ortega Y yang pernah bergema di UNESCO, lembaga PBB yang khusus menangani urusan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Perang Dunia I dan II bukan dimulai oleh Inggris, melainkan bangsa ini selalu menyelesaikannya dengan kemenangan. 
Namun, patriotisme, keperwiraan, dan nasionalisme yang menjiwai dan memandu upaya kemenangan itu sudah dipupuk sejak di sekolah rendah dan menengah nasional (Eton), bukan baru dimulai di Akademi Militer (Sandhusrt).
Karena PBB sekolah terpaksa menyisihkan dana yang sedianya bisa dipakai untuk membiayai kesejahteraan guru, melengkapi peralatan laboratorium dan buku perpustakaan, peralatan musik, ataupun pelaksanaan lain-lain kegiatan yang bersifat extra schooling.
Di negeri-negeri yang sudah maju, lembaga-lembaga pendidikannya sama sekali tidak dibebani pajak, apalagi yang sejenis dengan PBB. Begitu rupa hingga subsidi dari pemerintah dan, bahkan, dari orangtua murid serta donatur dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk menaikkan mutu pemelajaran dan pendidikan.
*Berikan Fasilitas*

Di Amerika ada kebijakan pendidikan pemerintah yang pantas ditiru. Kalau ada pihak swasta membangun sekolah dan langsung berbatasan dengan sebidang tanah kosong, sekolah tersebut diizinkan memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, biasanya untuk berolah raga. Ini bukti nyata dari adanya kesadaran tentang signifikan fungsional dari halaman bagi persekolahan. Bukan dipajak, tetapi malah diberi fasilitas.
Wahai pemerintah, penguasa negeri, hapuslah PBB sekarang juga, here and now, sebelum terlambat, sebelum akibat destruktifnya tidak terelakkan. Jangan tunggu sampai nasi menjadi bubur.
Ada dua cara untuk membuat suatu negara-bangsa menjadi semakin lama semakin lumpuh. Pertama, dengan melibatkannya dalam peperangan dan/atau konflik berkepanjangan. Kedua, bila pendidikan anak-anak bangsa diabaikan. Kedua aksi tersebut sedang terjadi di lingkungan NKRI.
Secara formal Indonesia memang tidak berperang tetapi secara faktual ia sudah dikacaukan oleh aneka disguised proxy wars, berupa radikalisme antaragama, aksi teror bersendikan fanatisme kepercayaan dan kesukuan, perang hibrida, cyber terrorism, peredaran narkoba, penisbian moral kebangsaan, serta pencemaran nilai-nilai kepancasilaan dan ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an.
Secara formal, proses pendidikan memang tetap berjalan, tetapi secara faktual ia bagai kerokot tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Padahal, pendidikan ini yang sangat menentukan masa depan kolektif kita.
Wahai pemerintah, to govern is to foresse. Pemerintah bukan (bertugas) memerintah, tetapi menjadi sekaligus pelayan (servant) dan pembimbing (tutor) bagi rakyat. Hal ini jelas merupakan pesan yang dikandung Pancasila, bukan PBB.