Politik

Hikayat Karung Bocor

Posted on Updated on

Oleh : Hersubeno Arief
Konsultan Media dan Politik

Pernah dengar atau setidaknya membaca “Hikayat karung bocor?” Cerita ini berkisah tentang orang pandir yang sangat rajin menabung beras di karung. Dia bercita-cita menjadi orang kaya yang mempunyai beras segudang.

Setiap hari, selama bertahun-tahun dia mengisi karung tersebut dan menduga sudah menjadi orang kaya. Suatu saat ketika dia membuka karung-karung tersebut, ternyata tak sebutir beraspun yang dia temukan. Karungnya bocor.

Hikayat ini mengingatkan kita pada hubungan Presiden Jokowi dengan umat Islam. Bedanya Presiden Jokowi tentu bukanlah “si pandir.” Seorang Presiden adalah manusia pilih tanding, manusia istimewa. Hanya saja namanya manusia, tentu punya khilaf dan alpa.

Di satu sisi Presiden tampak berjuang keras memenangkan hati pemilih Islam. Namun di sisi lain berbagai kebijakannya banyak yang tidak menguntungkan, atau bahkan malah terkesan memusuhi Islam.

Pasca Pilkada DKI hubungan Jokowi dengan umat Islam mengalami titik terendah. Dukungannya terhadap Ahok membuat Jokowi berhadapan dengan sebagian besar umat Islam.

Menyadari posisinya yang tidak menguntungkan, Jokowi segera bergerilya ke berbagai pondok pesantren dan kantong-kantong pemilih Islam. Dia menebar sejumlah bantuan, terutama di kantung-kantung warga Nahdlatul Ulama (NU).

Jokowi juga berkunjung ke pesantren-pesantren di kawasan Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat yang menjadi ikon perlawanan terhadap rezim pemerintah dalam Aksi Bela Islam 212.

Puncaknya Jokowi bertemu dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Istana Merdeka.
Pertemuan dengan GNPF banyak diartikan sebagai isyarat rekonsiliasi pemerintahan Jokowi dengan umat Islam.

Jokowi tampaknya ingin memperbaiki relasinya dengan umat Islam. Pilpres 2019 semakin mendekat. Sebagai pemilih terbesar, suara umat Islam harus dimenangkannya bila ingin kembali memperpanjang jabatannya sebagai Presiden.

*Namun belum lagi “luka’ lama itu tersembuhkan, Jokowi kembali menoreh luka baru yang lebih dalam.*

Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 yang mengatur kewenangan pemerintah melakukan pembubaran Ormas yang dinilai radikal dan bertentangan dengan Pancasila. Perppu ini dimaksudkan sebagai jalur singkat pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Perppu tersebut kian membuka tabir bagaimana sesungguhnya sikap pemerintahan Jokowi terhadap umat Islam.

Jauh-jauh hari langkah Jokowi sebenarnya sudah terbaca. Rencana pembubaran HTI hanyalah langkah awal untuk membubarkan berbagai Ormas Islam yang dianggap selalu menjadi batu sandungan bagi pemerintah. Salah satu target utamanya adalah Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Habib Rizieq Shihab.

Habib Rizieq adalah Imam besar FPI. Dia juga menjadi Ketua Dewan Pembina GNPF MUI, sekaligus menjadi ikon perlawanan terhadap pemerintah melalui berbagai Aksi Bela Islam.

HTI hanyalah upaya Jokowi menjajaki seberapa “panasnya air.” Bila tidak terlalu panas, maka mereka akan bergerak menuju sasaran yang lebih besar lagi. Namun “panasnya air” berupa reaksi keras penolakan rencana pembubaran HTI ternyata tidak membuat Jokowi melangkah surut.

*Jokowi mengeluarkan senjata pamungkas untuk mengakhiri perlawanan. _The show must go on._*

Lahirlah Perppu kontroversial yang dinilai banyak kalangan, termasuk pakar, lembaga dan perguruan tinggi yang selama ini mendukung Jokowi, sebagai peraturan yang berpotensi melanggar HAM dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Perppu yang bisa mengubah Jokowi dari seorang Presiden yang terpilih secara demokratis, menjadi diktator yang bisa dengan sewenang-wenang mengabaikan prinsip-prinsip sebuah negara demokratis yang selalu mengedepankan pendekatan hukum.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bahkan menilai Perppu Ormas, lebih kejam dibandingkan UU yang pernah ada pada pemerintahan Belanda, Orde Lama maupun Orde Baru.

Dalam kosmologi Jawa, Jokowi kini telah menjelma menjadi raja, penguasa yang melengkapi diri dengan ajian *_Idu Geni._* Ludah api! Siapapun yang terkena ludahnya, ucapannya, bakal mati. Sungguh sangat sakti.

Bayangkan, dengan hanya perintah lisan dari Presiden, Mendagri maupun Menkumham bisa membubarkan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan para pengikutnya bisa dipenjara.

Jokowi benar-benar telah menjelma menjadi Presiden paling berkuasa, sepanjang sejarah republik ini berdiri.

*Dengan lahirnya Perppu Ormas, Jokowi tidak hanya sedang menabung di karung bocor, tapi secara sadar dia juga ikut melubangi karung tersebut. Jadi jangan kaget ketika karung tersebut dibuka pada Pilpres 2019, isinya bisa kosong melompong.*

*Pilkada DKI Jilid II*

Terbitnya Perppu Ormas ini membuat hubungan Jokowi dengan umat Islam kembali ke titik terendah seperti ketika berlangsung Pilkada DKI, bahkan lebih parah.

Jokowi kini tidak lagi hanya berhadapan langsung dengan umat Islam, namun juga berhadapan dengan elemen-elemen pembela demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam Pilkada DKI Jokowi bisa _ngeles_ dan menyatakan tidak mendukung Ahok yang menistakan agama. Kini semuanya terang benderang. Jokowi tidak bisa mengelak. Perppu Ormas adalah produk pemerintahannya.

*Inilah wajah sesungguhnya Jokowi terhadap umat Islam. Wajah yang tidak bersahabat. Taringnya telah keluar. Wajah yang sebenarnya sudah mulai dinampakkan ketika membuat sebuah dikotomi “Saya Pancasila” dan mencoba membuat stigma “Kamu bukan Pancasila!”*

Jokowi tidak lagi bisa mengelak bahwa label, stigma umat Islam adalah kelompok intoleran, anti NKRI, anti Pancasila dan berbagai label buruk lainnya adalah desain besar dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahannya.

Lahirnya Perppu Ormas adalah Pilkada DKI Jilid II dengan varian yang lebih buruk. Polarisasi di kalangan kubu pembela dan penentang Jokowi kembali menguat dan menegang. Perang di sosial media maupun polemik dan perdebatan di media massa kembali berkecamuk.

Pembelahan di tengah masyarakat dan parpol juga sangat jelas. Hanya saja kubu penentang Jokowi di kalangan umat Islam dan kelompok-kelompok masyarakat madani _(civil society)_makin besar.

Untuk pertamakalinya Jokowi juga harus berhadapan dengan komunitas internasional yang mengkhawatirkan Indonesia terjerumus menjadi negara diktator yang anti demokrasi dan melanggar HAM.

Pemerintah didukung oleh parpol pendukung pemerintah, PDIP, Golkar, PKB, PPP dan Hanura berhadapan dengan PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN yang kembali membelot.

Keberadaan PAN di kabinet dipastikan hanya seumur jagung. Satu-satunya kursi menteri PAN di kabinet, yakni Menpan dan Reformasi Birokrasi dipastikan akan dicopot dalam reshufle jilid IV yang akan segera dilaksanakan Jokowi.

Melihat peta kekuatan partai-partai pendukung Jokowi, hampir dapat dipastikan Perppu tersebut akan disetujui oleh DPR. Kecuali bila akal sehat para anggota dewan kembali berfungsi. Kita akan menyaksikan drama-drama pemecatan anggota DPR dari fraksi pemerintah, bila mereka berani melawan kehendak Jokowi.

Sungguh ironis ketika partai-partai Islam seperti PKB dan PPP tidak hanya menjadi penyokong penista agama, tetapi kini juga menjadi partai penyokong Perppu yang akan memberangus Ormas Islam.

*Perlawanan dan gerakan boikot terhadap partai penyokong Perppu kini kembali bergema dan ini bisa menjadi “karung bocor” tidak hanya bagi Jokowi, tapi juga bagi partai-partai penyokongnya.*end

(HAPUSKAN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Posted on

(HAPUSKAN) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Oleh : Daoed Joesoef (Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne)
Bersamaan dengan peringatan Hari Kelahiran Pancasila, ramai dibahas kepancasilaan sikap dan perbuatan warga Indonesia pada umumnya, kebijakan pemerintah pada khususnya. Ternyata yang benar-benar luput dari pembahasan tadi adalah soal Pajak Bumi dan Bangunan.
Ini sungguh mengherankan mengingat Indonesia, yang berpretensi negeri Pancasilais memberlakukan PBB yang by its very nature begitu liberal, anti-Pancasila. Sementara justru karena itu negeri-negeri yang mengklaim dirinya liberal-non-Pancasilais enggan menerapkannya.
Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diemban para penguasa negeri, baik di Timur maupun di Barat, perlu dana yang dikutip dari rakyat. Maka ada ungkapan “as sure as death and taxes“. Walaupun begitu bukan berarti bahwa penentuan besar-kecilnya pajak terutang boleh asal-asalan. Demi keadilan ia harus didasarkan pada asas “kemampuan membayar” (the ability to pay) dari pembayar pajak di negeri yang maunya demokratis, Pancasilais, serta perlu dibahas secara berkala di parlemen (DPR, DPRD).
Pembahasan yang diniscayakan ini tidak pernah ada di Indonesia, padahal PBB merupakan satu sistem perpajakan yang ultraliberal. Dengan kata lain, sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dari Pancasila telah diabaikan begitu saja!
Penetapan Pajak
Semasa jenis sumber penghasilan masih relatif terbatas, ada kebiasaan penguasa negeri mewajibkan warganya, mulai usia tingkat tertentu, membayar pajak pendapatan (income tax). Penetapan besaran pajak didasarkan pada kapasitas produktif tanah (bumi) atau standar yang dianggap mencerminkan kapasitas tersebut. Kapasitas ini pada gilirannya disimpulkan dari tingkat kesuburan tanah; jarang sekali atas situasi dan letak tanah (obyek pajak).
Dahulu, di Eropa, rumah kediaman pernah juga menjadi obyek pajak. Besarannya ditetapkan menurut keadaan yang “menggelikan”, yaitu “jumlah jendela rumah”. Begitu rupa hingga tidak sedikit warga yang alih-alih membuat jendela, membuat “gambar jendela” di dinding rumahnya; sungguh sinis! Kini PBB tidak lagi diterapkan di sana. 
Memang ada sejenis pajak tanah (land tax), tetapi berfungsi lain: guna mencegah penguasaan spekulatif tanah di sektor urban, “absentee landlords“, pembiaran tanah tidur (tidak difungsikan, menjadi semak belukar).
Di Indonesia, sebaliknya, PBB yang terang-terangan ultraliberal kelihatannya semakin “dipaksakan. Para camat dan kepala desa dari Kabupaten Tasikmalaya “dihukum berdiri” di depan banyak orang karena belum melunasi PBB (Kompas, 8 Mei 2017). Sebagai “pesakitan: mereka dipaksa berdiri di depan dan ditonton oleh sekitar 400 kepala desa, para koleganya, dari seluruh kabupaten. 
Dengan sengaja dan sadar mereka dipermalukan. Apakah hukuman seperti itu Pancasilais?! Ini adalah hukuman yang “biasa” di zaman VOC (tanaman paksa, berodi pembuatan jalan). Bahkan, di negeri-negeri yang beradab, yang terang-terangan mengklaim dirinya liberal, tidak mau memberlakukan hukuman “zaman baheula” itu.
PBB di Indonesia betul-betul berpembawaan destruktif. Ia memaksa penghuni kota “angkat kaki” dan pindah karena PBB besarannya terus meningkat di bagian kota yang mereka huni. Mereka pindah karena terpaksa berhubung rata-rata berupa orang pensiunan, bagai bunyi pepatah “habis manis sepah dibuang”, termasuk keturunan mereka, para muda belia, dan lain-lain.
Jadi jelas bahwa PBB telah melanggar sekaligus dua hal. Pertama, ketentuan prinsipiil dari pemungutan pajak, yaitu “the ability to pay“. Kedua, dua asas dari Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Kepergian mereka tidak membuat wilayah kota yang mereka tinggalkan menjadi kosong dan lengang. Sebagai gantinya datang penghuni baru, rata-rata orang berduit, yang mampu membayar PBB yang besarannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemampuan ini membuat mereka menjadi “warga pilihan” yang dianggap pantas hidup di wilayah elite dari kota.
Maka terciptalah suatu kondisi yang absurb. Kota-kota yang Pancasilais diubah menjadi wilayah permukiman yang ultraliberal oleh PBB, yaitu satu sistem perpajakan yang seharusnya dihapus, hanya karena pertimbangan penerimaan yang efektif dari kas negara. Padahal, negara seharusnya berfungsi selaku pengayom rakyat par exellence, sesuai amanat Pancasila yang saat kelahirannya dengan sadar dan sengaja dijadikan hari libur nasional demi menghormatinya.
Dampak PBB
PBB di Indonesia, jika dibiarkan sebagai unsur dari sistem perpajakan nasional, bisa melumpuhkan lembaga pendidikan, kalaupun tidak mematikannya. Sekolah-sekolah yang berhalaman luas semakin dibebani PBB. Dengan kata lain, halaman sekolah yang luas dan nyaman kena sanksi. Padahal, halaman sekolah bukan suatu kemewahan. Itu merupakan bagian integrasi dari gedung sekolah, unsur konstitutif dari proses pendidikan.
Murid-murid bersosialisasi dan berkomunikasi di situ. Di halaman ini mereka belajar bergaul, bertoleransi dan sambil bersantai belajar mengakui kelebihan pelajar lain. Pembentukan karakter yang terpuji, patriotisme, terjadi di halaman sekolah. Kenangan yang tak terlupakan seumur hidup biasanya lebih banyak mengenai apa-apa yang dialami dalam pergaulan di halaman sekolah ketimbang yang dijumpai di dalam kelas.
“England win the war at the yard of Eton”, demikian bunyi ungkapan filsuf Ortega Y yang pernah bergema di UNESCO, lembaga PBB yang khusus menangani urusan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Perang Dunia I dan II bukan dimulai oleh Inggris, melainkan bangsa ini selalu menyelesaikannya dengan kemenangan. 
Namun, patriotisme, keperwiraan, dan nasionalisme yang menjiwai dan memandu upaya kemenangan itu sudah dipupuk sejak di sekolah rendah dan menengah nasional (Eton), bukan baru dimulai di Akademi Militer (Sandhusrt).
Karena PBB sekolah terpaksa menyisihkan dana yang sedianya bisa dipakai untuk membiayai kesejahteraan guru, melengkapi peralatan laboratorium dan buku perpustakaan, peralatan musik, ataupun pelaksanaan lain-lain kegiatan yang bersifat extra schooling.
Di negeri-negeri yang sudah maju, lembaga-lembaga pendidikannya sama sekali tidak dibebani pajak, apalagi yang sejenis dengan PBB. Begitu rupa hingga subsidi dari pemerintah dan, bahkan, dari orangtua murid serta donatur dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk menaikkan mutu pemelajaran dan pendidikan.
*Berikan Fasilitas*

Di Amerika ada kebijakan pendidikan pemerintah yang pantas ditiru. Kalau ada pihak swasta membangun sekolah dan langsung berbatasan dengan sebidang tanah kosong, sekolah tersebut diizinkan memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, biasanya untuk berolah raga. Ini bukti nyata dari adanya kesadaran tentang signifikan fungsional dari halaman bagi persekolahan. Bukan dipajak, tetapi malah diberi fasilitas.
Wahai pemerintah, penguasa negeri, hapuslah PBB sekarang juga, here and now, sebelum terlambat, sebelum akibat destruktifnya tidak terelakkan. Jangan tunggu sampai nasi menjadi bubur.
Ada dua cara untuk membuat suatu negara-bangsa menjadi semakin lama semakin lumpuh. Pertama, dengan melibatkannya dalam peperangan dan/atau konflik berkepanjangan. Kedua, bila pendidikan anak-anak bangsa diabaikan. Kedua aksi tersebut sedang terjadi di lingkungan NKRI.
Secara formal Indonesia memang tidak berperang tetapi secara faktual ia sudah dikacaukan oleh aneka disguised proxy wars, berupa radikalisme antaragama, aksi teror bersendikan fanatisme kepercayaan dan kesukuan, perang hibrida, cyber terrorism, peredaran narkoba, penisbian moral kebangsaan, serta pencemaran nilai-nilai kepancasilaan dan ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an.
Secara formal, proses pendidikan memang tetap berjalan, tetapi secara faktual ia bagai kerokot tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Padahal, pendidikan ini yang sangat menentukan masa depan kolektif kita.
Wahai pemerintah, to govern is to foresse. Pemerintah bukan (bertugas) memerintah, tetapi menjadi sekaligus pelayan (servant) dan pembimbing (tutor) bagi rakyat. Hal ini jelas merupakan pesan yang dikandung Pancasila, bukan PBB.

KLAIM

Posted on

Oleh : Dr Syamsuddin Arif

Sekitar penghujung tahun 2010, seorang wanita Spanyol bernama Angeles Duran (49 tahun) mengklaim dirinya sebagai pemilik sah matahari. Perempuan nekat itu bahkan mendaftarkan kepemilikannya atas matahari ke kantor notaris.

Meskipun ada sebuah kesepakatan internasional yang menyatakan bahwa tidak ada negara dapat mengajukan klaim kepemilikan terhadap sebuah planet atau bintang. Tapi, Duran berdalih, tak ada larangan bagi individu mengajukan klaim.

“Tak ada larangan untuk itu. Klaimku didukung hukum. Aku tidak bodoh, aku tahu hukum.”

“Aku, juga orang lain bisa mengajukan klaim. Dalam hal ini, kebetulan aku melakukannya lebih dulu,” tambah dia.

Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris menyatakan, Duran adalah ‘pemilik’ Matahari, bintang tipe spektral G2 yang berlokasi di pusat tata surya — yang berjarak 149.600.000 kilometer dari Bumi.

Dengan bersenjatakan akta notaris, Duran yang tinggal di Salvaterra do Mino mengatakan ia akan meminta bayaran pada siapapun yang menggunakan Matahari. Uang yang ia dapatkan akan diberikan separuhnya pada pemerintah Spanyol — 20 persennya untuk dana pensiun.

Selain itu, ia juga berniat memberikan 10 persen lainnya untuk penelitian,10 persen untuk mengurangi bencana kelaparan dunia, dan sisanya, juga 10 persen untuk dirinya sendiri.

***

Anda mungkin merasa lucu mengetahui ada orang mengklaim memiliki matahari. Silakan tertawa. Tapi tahukah Anda, bahwa di dunia ini ada klaim-klaim lain yang tidak kalah lucunya?

Berikut di antaranya:

Ada sebagian orang mengklaim diri sebagai pemilik tunggal atas kebenaran. Mendaulat diri dan kelompoknya sebagai yang bermanhaj paling kokoh, sementara kelompok lain disebut goyah manhajnya. Hanya merekalah kelompok paling dekat dengan sunnah. Ustadz sunnah, kajian sunnah, dakwah sunnah, radio sunnah, manhaj sunnah; seluruhnya milik mereka. Di luar itu adalah ghairu sunnah.

Mereka mengaku memegang bendera jarh wa ta’dil abad ini, sehingga berhak memberi stempel bahwa ustadz ini termasuk sunnah sedangkan ustadz itu bukan sunnah. Merekalah satu-satunya pewaris manhaj salaf paling murni dua puluh empat karat.

Amal-amal yang benar hanyalah yang dilakukan kelompok mereka. Sedangkan kelompok lain tertolak. Jika kelompok di luar mereka menjalin persatuan, maka menurut mereka itu seumpama persatuan kebun binatang. Persatuan hakiki versi mereka ialah apabila seluruh umat berpikiran, berkata, dan berbuat sama dengan mereka.

Konsep ahlussunnah wal jamaah yang sedemikian luas tetiba diklaim sebagai milik satu kelompok saja.

***

Silakan tertawa. Masih ada yang lebih lucu lagi.

Ada sebagian orang merasa diri sebagai nasionalis sejati. Mengaku paling NKRI. Ke mana-mana menggotong slogan NKRI harga mati. Bagi sesiapa berseberangan dengan mereka, dipersilakan untuk angkat kaki. Pergi ke Arab. Mengkritik pemimpin mereka sama artinya dengan makar. Memberontak terhadap negara.

Cuma mereka yang berhak menentukan mana kelompok sumbu pendek, mana sumbu panjang. Mana berita hoax, mana fakta. Mana acara yang boleh tayang, mana yang tidak. Siapa yang boleh bicara, siapa yang harus bungkam.

Mereka satu-satunya pemilik slogan kebhinekaan. Barangsiapa tak sependapat, dicaplah sebagai kaum intoleran. Tafsir atas Pancasila, toleransi, dan bhinneka tunggal ika yang sahih mesti berasal dari mereka. Maka lalu muncullah ungkapan-ungkapan: Indonesia Adalah Kita. Kita Indonesia.

Yang lain minggat sana.

Anda tertawa? Semoga iya.

***

Memotret Tata Kelola Ekonomi Arab Saudi

Posted on Updated on

MEMOTRET TATA KELOLA EKONOMI ARAB SAUDI

Oleh : M. Hatta., SE., MSI
Sebagai sebuah negara yang setiap tahun menerima tamu Allah SWT, naik Haji kata orang Indonesia, tentunya telah menjadi “keberuntungan” (different advantage) tersendiri  bagi Arab Saudi. Tidak kurang dari dua juta jiwa setiap tahunnya silih berganti datang ke makkah dan madinah. Dua buah kota suci ummat Islam yang jumlah pemeluknya mencapai 1,5 milyar lebih. 
Dari sisi ekonomi, Arab Saudi telah dikenal luas sebagai negara terbesar dalam produksi minyak mentah (crude oil) di dunia. Di Tahun 2015 saja misalnya, produksi minyak mentah Arab Saudi mencapai 9,713 juta barel/hari.
Di tahun 2014, GDP Arab Saudi mencapai US$ 752,459 milyar. Dengan nilai GDP yang begitu besar, dan jumlah penduduk hanya 30.89 juta orang, GDP perkepalanya (perkapita) tergolong sangat tinggi yaitu sebesar US$24,406. 
Cadangan devisa pun mencapai US$ 744,440 milyar (Total reserves, includes gold, current US$). Tidak salah kiranya jika Bank Dunia memasukkannya sebagai negara berpendapatan tinggi (high income non OECD).
Namun, bagaimana sesungguhnya bangunan riil perekonomian Arab Saudi?

Pertanyaan yang lebih penting lagi adalah Sudahkah bangunan ekonomi yang dibangun Arab Saudi sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang notabenenya adalah tempat kelahiran beliau?
Sistem moneter; Mata Uang
Sejak tahun 1950an, tepatnya 1953, Arab Saudi telah menerbitkan mata uang kertas (bank note) untuk pertama kalinya yang diberi nama riyal dengan sistem kurs fix exchange rate. Dimana US$ sebagai patokan (peg againts the US$) riyal. Artinya, pergerakan nilai mata uang riyal akan sangat berkaitan dg pergerakan mata uang dollar AS. Karenanya tidak heran jika uang riyal tampak stabil jika berhadapan dg dollar AS. Hanya saja, stabilitas tersebut bukanlah tanpa biaya. Arab Saudi wajib menyiapkan dollar AS dalam jumlah besar untuk bisa memastikan bahwa jumlah mata uangnya senantiasa mencukupi jika mata uang riyal dikonversi dengan dollar AS dalam suatu waktu.

Kebijakan fix exchange rate seperti ini sangatlah menguntungkan AS yang sangat mudah untuk mensupply dollar ke pasar dengan tangan hampa (tidak melakukan aktivitas ekonomi terlebih dahulu). Dalam kurun waktu tahun 2008 – 2015 saja, AS telah menambah supply dollar mencapai hampir US$ 3,7 triliun dengan sebutan quantitatif easing. Empat kali lebih besar dibandingkan dengan cadangan devisa Arab Saudi.
Dengan fakta U.S dollar yang demikian, Semestinya Arab Saudi hanya mau menerima emas sebagai harga dari minyak mentahnya, bukan lembaran kertas yang nyaris tanpa nilai sedikitpun seperti dollar AS.

Tercatat, aset cadangan emas Arab Saudi hanya sebesar SAR (Saudi Riyal) 1,624 milyar dari total devisa SAR 2,311 triliun.
Sudahlah menyalahi sunnah Nabi SAW dengan tidak menggunakan dinar dan dirham, kerugian dan kerusakan juga menimpa Arab Saudi secara nyata.
Tingkat Bunga Sebagai Kendali Keuangan dan Ekonomi
Sebagaimana halnya kebanyakan negara – negara di dunia, Arab Saudi mendasarkan pengendalian moneternya dengan suku bunga. Dalam hal ini, Arab Saudi menggunakan REPO Rate sebagai suku bunga acuan. Sejak awal tahun 2009 hingga sekarang otoritas moneter Arab Saudi (SAMA) menetapkan besaran suku bunga acuan sebesar 2%, turun 0,5% dari sebelumnya.
Untuk diketahui REPO atau Repurchase Options (agreement) adalah kesepakatan untuk membeli kembali instrument (surat berharga milik pemerintah) dalam periode relatif singkat (short term borrowing) yang telah dibeli oleh perbankan komersial dengan tingkat suku bunga acuan yang telah ditetapkan. 
Adapun besaran tingkat suku bunga itu sendiri bergantung kepada tingkat penawaran uang yang dikehendaki oleh bank sentral dalam rangaka mengelola sistem moneter sebuah negara.
Mengapa Arab Saudi menjadikan REPO Rate sebagai kendali ekonomi dan keuangan? Bukankah transaksi tersebut secara nyata merupakan transaksi ribawi yang dilarang keras oleh Islam. 
Bahkan, perbankan ribawi di arab saudi tumbuh subur dan menggurita. Seberapa suburnya perbankan ribawi di arab saudi bisa dilihat dari persentase interest margin to gross income (keuntungan bunga terhadap pendapatan kotor) yg hampir mencapai 70% setiap tahun.
Sebagai contoh adalah bank swasta yang bernama Saudi Britist Bank (SABB), keuntungan bersih bunga (net special commission income) tahun 2014 mencapai Saudi Riyal (SAR) 4,062 milyar. Di tahun sebelumnya, 2013, mencapai SAR 3,719 milyar.

Bank swasta lainnya yaitu Saudi Hollandi Bank (SHB), meraup keuntungan bunga bersih (net special commission income) mencapai SAR 1,966 milyar di tahun 2014. Di Tahun 2013 mencapai SAR 1,624 milyar.
Hal yang sama kita dapati pada bank Plat Merah yaitu National Commercial Bank (NCB). Pendapatan bersih bunga (net special commission income) tahun 2014 mencapai SAR 11,278 milyar dan tahun 2013 SAR 10,096 milyar.
Mengapa riba (bunga/interest) begitu tumbuh subur di Arab Saudi? Apakah sang Raja tidak mengetahui keharamannya? Begitu sulitkah bagi sang Raja mengambil kebijakan untuk melarang seluruh transaksi ribawi di Saudi? 
Terjangkit Hutang
Meskipun Arab Saudi sebagai surganya minyak mentah, namun ternyata tidak serta merta membawa kemandirian dan kekuatan bagi kerajaan tersebut. Sebagaimana dapat kita lihat dari jejak rekam Arab Saudi dalam hal berhutang. Padahal, jumlah penduduk yang harus diberikan pelayanan tidaklah sebesar jumlah penduduk negara lain yang hanya berjumlah lebih kurang 30 juta jiwa.
Tahun 2014, hutang Arab Saudi sebesar 1,5% terhadap GDP.  Di tahun 2015 telah mencapi 4% terhadap GDP. Diperkirakan besaran hutang akan semakin meningkat hingga 10%, 17%, dan 44% di tahun 2016, 2017, dan 2020 jika harga minyak mentah masih tetap bertahan di harga terendahnya.

Jauh sebelum tahun 2014, Arab Saudi sebenarnya sudah terjebak dengan hutang dan bahkan sangat parah. Tepatnya pada tahun 1999 yang mencapai 103.50% terhadap GDP.
Hutang sejatinya akan sangat mengganggu kedaulatan bagi sebuah negara. Apalagi hutang tersebut diambil dengan jalan transaksi ribawi. Dimata manusia dan negara lain menjadi rendah, dan di mata Allah SWT menjadi hina. 

Tidak sampai disitu saja, sebagai salah satu cara untuk menutup hutang tersebut, Arab Saudi juga telah mempertimbangkan untuk menjual (privatisasi) Saudi Arabian Oil Co (ARAMCO). 
Mengambil Pelajaran
Di mata banyak masyarakat, Arab Saudi sesungguhnya adalah negara yang telah mewakili atau representasi sebuah negara Islam yang ideal. Terlebih para pemimpin kerajaan tersebut seringkali secara aktif menyematkan dan mengkampanyekan bahwa kerajaan tersebut sebagai penjaga dua tanah suci ummat Islam. 

Namun siapa sangka, tata kelola ekonominya sangatlah jauh dari Islam. Menyimpang dari al Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Lantas bagaimana dengan sistem pemerintahannya yang berbentuk kerajaan, apakah juga menyimpang dari al Qur’an dan Sunnah Nabi SAW?

Imam Bukhori, An Nasa’I, Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya menyatakan bahwa pada suatu hari Marwan bin Hakam berkhotbah di Masjid Madinah. Waktu itu ia menjadi Gubernur Hijaz yang ditunjuk oleh Mu’awiyah. Ia berkata:
إن الله قد أرى أمير المؤمنين في ولده يزيد رأيًا حسنًا وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر، وفي لفظ: سنة أبي بكر وعمر
“Sesungguhnya Allah ta’ala telah memperlihatkan kepada Amir-u’l-Mu’minin (yakni Muawiyah) pandangan yang baik tentang Yazid, anaknya. Ia ingin menunjuk nya (Yazid bin Mu’awiyah) sebagai khalifah sebagaimana Abu Bakar dan ‘Umar telah memberikan kekuasaan, dalam lafadz lain: (sebagaimana) sunnah Abu Bakar dan Umar.
Abdurrahman bin Abu Bakar berkata:
سنة هرقل وقيصر، وإن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته، ولاجعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده
“Ini sunnah Hiraqlius dan Kaisar. Demi Allah, Abu Bakar tidak pernah menunjuk salah seorang anaknya atau salah seorang keluarganya untuk menjadi khalifah. Tidak lain Muawiyah hanya ingin memberikan kasih-sayang dan kehormatan kepada anaknya.”
Nabi saw. berpesan:
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ بَعْدِيْ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ
“Kalian harus berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah para Khulafaur Rasyidin setelah aku. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, at-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh al-Hakim. Dia berkata, “Berdasarkan syarat dua kitab Shahih [Bukhari dan Muslim]”.
Wallahu’alam bi ash-shawab

ANEKSASI ALAMIAH

Posted on

ANEKSASI ALAMIAH
by Zeng Wei Jian

Rabu, 22 Februari 2017, air belum surut sempurna. Ribuan korban banjir masi teracam berbagai bakteri. Lumpur menempel di dinding-dinding rumah. Relawan Anies Sandi berjibaku menolong korban banjir. FPI bersiaga di posko-posko banjir. Ahok datang ke arena skateboard Kalijodo. Bawa seribuan massa prohok rasis dan bayaran. Ahoker Iwan Bopeng yang dicari-cari tentara tidak keliatan.

Ahok meresmikan taman itu. Simbol kemenangan pemelintiran rasio dan Sinarmas. Megawati Sukarnoputeri dan Duta Besar Singapura hadir. Janggal, upacara taman dihadiri Ketua Partai besar dan duta besar. Pasti ada signifikansi di balik acara ini.

Proyek aneksi alamiah dan kolonialisme bertahap sedang berlangsung. Klik Ahok terbuka bilang hendak “mengsingapurakan” Jakarta. Peresmian Taman Kalijodo semacam peletakan batu pertamanya. Mereka sukses galang opini. Bahwa penggusuran adalah benar.

Singapuranisasi tidak berarti proyek kota modern dengan beton. Singapuranisasi berarti aneksasi alami dan gradual.

Di masa lalu, Singapura bernama Tamasek. Masuk orbit kerajaan Palembang dan Sriwijaya. Pengaruh Majapahit juga terasa. Sekitar abad 14, Sang Nila Utama jadi raja, belum banyak orang Tionghoa di sana.

Pelan-pelan, orang Tionghoa masuk. Saat ini jumlahnya 75%. Melayu jadi minoritas. Apalagi India Keling. Tionghoa menguasai ekonomi dan politik. Saking kuatnya dominasi Tionghoa, Malaysia harus melepas Singapura menjadi negara sendiri tahun 1963. Para penguasa Malaysia tidak berkutik. Mereka tidak ingin, dominasi Tionghoa meluas menguasai seluruh semenanjung Malaya.

Proses aneksasi alami dan gradual colonisation juga akan terjadi dengan proyek reklamasi. Pelan tapi pasti, beberapa generasi yang akan datang, Tionghoa akan menguasai Jakarta. Menguasai ibukota sama saja menguasai seluruh negeri. Bila daerah lain menolak ya rapopo. Minimal Jakarta bisa dikuasai. Pula reklamasi bisa tampung 2,5 juta orang. Ahok yang dibeking 5% Tionghoa lokal saja sanggup sedot 40% suara. Terlalu banyak komprador pribumi.

Persis zaman kolonial Belanda. VOC tidak datang untuk menjajah di fase awal. Mereka datang mencari rempah-rempah dan berdagang. Lama kelamaan, berkat bantuan komprador pribumi, mereka menguasai politik dan peradaban. Jangan biarkan NKRI dijajah kedua kalinya. Penjajahan itu dibuka dengan slogan pluralisme dan keberagaman. Jangan tertipu !

THE END

Hacker Bongkar ‘KECURANGAN’ KPU Menangkan Capres Tertentu

Posted on

Security Audit Sistem IT KPU Pilpres 2014

kpu1Perkenalkan. Nama saya A. Tanpa nama belakang.

Saya lahir di Indonesia. Sebagai CEH, profesi saya konsultan keamanan jaringan komputer. Baru tahun ini saya mengikuti berita-berita dan ikut memilih di Pemilu Presiden Indonesia.

Hari ini 23 Juli 2014. Saya membaca berbagai tulisan orang. Banyak yang bertanya: Apakah Pemilu Presiden 2014 berlangsung dengan jujur dan adil?

Saya mungkin punya jawabannya. Mungkin. Tulisan saya mungkin menjawab pertanyaan. Mungkin juga malah membuka banyak pertanyaan baru. Namun sebelumnya mohon maaf. Saya bukan penulis. Mohon maaf jika bahasa saya kurang baik. Saya coba sampaikan dengan singkat dan efektif.

Tulisan ini saya tujukan untuk anda-anda yang penasaran…Juga untuk calon presiden terpilih, pak Jokowi. Agar nanti sistem IT Pemilu 2019 bisa lebih baik dari sekarang. Agar tidak ada lagi yang teriak curang…Juga untuk calon presiden tidak terpilih, pak Prabowo. Karena anda pasti penasaran. Juga untuk presiden sekarang, pak SBY. Siapa tahu, bapak juga penasaran…Juga untuk para perancang dan admin sistem IT Pemilu 2014: Raden Santoso, Nanang Indra, Utian Ayuba, Andy Nugroho, Yoga Dahirsa, Muhammad Hafidz dkk. Tentunya juga untuk pada anggota KPU: Husni Kamil Malik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Sugit Pamungkas dkk.

Anggap saja ini sumbangan saya. Untuk bahan pelajaran bersama. Agar Indonesia lebih aman. Indonesia hebat. Indonesia bangkit.

7 April 2014

Di 7 April 2014. Saya mengamati ada fenomena menarik.

Hacker dan cracker juga punya hak pilih. Punya hak berpolitik. Juga punya hak berkampanye mendukung nomor satu atau nomor dua. Begitu besar semangat para hacker dan cracker dalam Pemilu Presiden 2014 ini. Sebagian besar dukung nomor dua. Walau juga ada yang dukung nomor satu.

Ini kesimpulan saya setelah melihat begitu banyak iklan capres di Google dan YouTube. Iklan yang baik-baik saja. Juga iklan yang tidak baik-baik saja. Padahal tidak boleh ada iklan capres di kedua situs ini. Google melarang iklan politik di Indonesia. Dalam bentuk apapun. Namun…

Mereka pasti menyadari kemampuan Google dalam menyaring dan memblokir iklan terbatas. Celah ini yang diekploitasi. Ada juga yang begitu bersemangat, banyak situs orang diretas, diubah jadi halaman untuk promosi atau menjelekkan yang tidak didukungnya.

Mereka berusaha untuk mempengaruhi persepsi. Persepsi mempengaruhi hasil. Usaha mereka membuat saya bertanya. Selain menyebarkan informasi untuk mempengaruhi presepsi, apa lagi yang bisa mereka lakukan?

Dapatkan hacker dan cracker simpatisan capres meretas sistem IT KPU? Dan mempengaruhi hasil secara langsung? Saya mencobanya.

Celah Keamanan # 1: Email Anggota KPU

Untuk memahami bagaimana cara kerja sistem IT KPU saya perlu informasi dari dalam. Saya mulai dari mencari alamat email anggota-anggota KPU.

Saya menemukan dokumen ini semua alamat email komisioner KPU yang aktif digunakan ada di dokumen ini. Enam dari tujuh menggunakan email gratisan. Saya jadi bertanya. Mengatur pemilu bukan pekerjaan main-main. Kenapa gunakan email gratisan yang mudah diretas? Apa mungkin disengaja?

Ferry Kurnia sepertinya adalah yang paling muda dari tujuh anggota KPU. Biasanya yang paling muda adalah yang paling terlibat untuk urusan IT. Saya kirimkan satu email phishing ke Ferry. Tidak sampai dua jam, saya sudah bisa akses dan membaca semua email yang pernah diterima dan dikirimkan.

Apa yang saya temukan membuat saya bingung. Saya yakin para anggota KPU, dan para perancang sistem IT KPU bukan orang sembarangan. Namun mereka seperti membuat semuanya begitu mudah untuk seorang yang punya niat seperti saya untuk masuk ke sistem IT KPU.

Celah Keamanan # 2: Berkirim Username dan Password di Email

Hal pertama yang saya lakukan ketika membuka boks email salah satu anggota KPU adalah mencari kata “password”. Saya sungguh terkejut.

Saya langsung dapat password ke SILOG. Sistem Logistik.

Saya juga dapat password ke Dropbox yang dipakai untuk simpan copy data pemilih seluruh Indonesia.

Dapat juga password ke sistem real count KPU. Ya. Ternyata KPU memiliki sistem real count yang entah mengapa tidak ditampilkan di websitenya sehingga publik harus menghitung sendiri seperti di website kawalpemilu.org.

Dapat juga password untuk mengelola website KPU. Dapat juga password untuk SIDALIH, sistem data pemilih. Dapat juga password untuk banyak sistem lainnya. Ini juga membuat saya bingung. Berbagai password dikirimkan begitu saja oleh admin melalui email. Apakah ingin memudahkan hacker untuk masuk sistem?

Catatan: Banyak password di screenshot ini masih digunakan… Jadinya saya hidden ya… Maaf kalau jadi penasaran.

Celah Keamanan # 3: Ada Google Docs Daftar Username dan Password

Betapa terkejutnya saya. Email ini benar-benar di luar logika dan cara berpikir saya. Saya temukan satu email yang dikirimkan oleh admin sistem IT KPU kepada semua anggota KPU. Isinya GOOGLE DOCS dengan daftar semua password sistem IT KPU.

Saya jadi benar-benar curiga, para admin dan anggota KPU memang ingin memudahkan hacker dan cracker untuk masuk ke sistem IT KPU.

Apalagi…

Celah Keamanan # 4: Pola Password Mudah Ditebak

Sebagai contoh, ini password SSH ke website KPU yang pernah digunakan: 4dm1n80njol@w1w1k. Username: kpuadmin.

Password root shell/MySQL: m3rd3k41945!

Banyak password sistem IT KPU menggunakan pola yang sama. Apakah agar mudah diingat… Atau agar mudah diretas. Maaf jika saya berpikir yang tidak-tidak, karena saya dilatih untuk mencermati pola.

Celah Keamanan # 5: Semua Anggota KPU Bisa Edit Daftar Pemilih Sesuka Hati

Ini adalah Sistem Data Pemilih (SIDALIH) KPU. Dengan sistem ini KPU mengatur nama-nama yang masuk ke Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penambahan atau pengurangan nama-nama pemilih dapat dilakukan dari sistem ini. Ini krusial karena di Indonesia pemilih dapat memilih cukup berbekal undangan tanpa perlu KTP.

Saya orang awam. Namun jadi pertanyaan besar untuk saya. Jika mau aman: Kenapa semua anggota KPU bisa edit DPT sesuka hati? Kenapa akses yang diberikan oleh admin tidak hanya read only?

Keputusan hak edit ini, tentu saja keputusan disengaja, tidak mungkin kecelakaan, memberikan kewenangan sangat besar untuk setiap anggota KPU untuk bermain dengan jumlah pemilih. Mengurangi atau menambahkan.

Bisa saja jika ada anggota KPU yang komunikasi dengan tim sukses calon presiden tertentu, atau jika ada hacker atau cracker pendukung calon presiden tertentu yang masuk ke sistem seperti saya… Bisa saja menambahkan pemilih baru… atau mengurangi pemilih di daerah-daerah tertentu.

Mereka yang belum bisa memilih, bisa diberikan hak untuk memilih. Mereka yang diketahui akan memilih calon tertentu, bisa dicabut hak memilihnya… Dengan mudah. Sangat mudah. Apalagi untuk setiap entri… Tidak ada info atau log secara terbuka, siapa yang terakhir melakukan edit apalagi edit history.

Celah yang membahagiakan… Bagi siapapun yang punya niat tidak baik.

Celah Keamanan # 6: Semua Anggota KPU Bisa Edit Jumlah Pengiriman Kertas Suara Sesuka Hati

Sistem Logistik (SILOG) KPU. Dengan sistem ini KPU mengatur distribusi surat suara ke semua daerah / TPS. Penambahan atau pengurangan pengiriman kertas suara dapat dilakukan dari sistem ini.

Pertanyaan saya mengenai SILOG ini sama dengan SIDALIH.

Saya orang awam. Namun jadi pertanyaan besar untuk saya. Jika mau aman: Kenapa semua anggota KPU bisa edit logistik pemilu seperti kertas suara sesuka hati? Kenapa akses yang diberikan oleh admin tidak hanya read only?

Maaf kalau ini seperti mengulang. Keputusan ini, tentu saja keputusan disengaja, tidak mungkin kecelakaan, memberikan kewenangan sangat besar untuk setiap anggota KPU untuk bermain dengan jumlah kertas suara.

Bisa saja jika ada anggota KPU yang komunikasi dengan tim sukses calon presiden tertentu, atau jika ada hacker atau cracker pendukung calon presiden tertentu yang masuk ke sistem seperti saya… Bisa saja mengirimkan kertas suara lebih ke daerah-daerah tertentu. Sangat mudah.

Apalagi seperti di SIDALIH… Untuk setiap entri… Tidak ada info atau log secara terbuka, siapa yang terakhir melakukan edit apalagi edit history.

Apresiasi: Sistem Scan Formulir C1

Dalam membuat tulisan ini, saya merasa saya harus adil. Jika ada celah keamanan, saya sampaikan. Jika ada best practice yang dilakukan, saya apresiasi.

Sistem scan formulir C1 yang dibuat oleh tim KPU menurut saya sangat bagus. Antarmuka aplikasi didesain sederhana, tidak banyak isian. Ini pastinya membantu meningkatkan penggunaan sistem.

Presentasi C1 di web pilpres2014.kpu.go.id juga bagus. Sederhana dan mudah digunakan oleh siapapun. Pengelolaan C1 ini membuat persepsi kalau pemilu berlangsung dengan jujur dan adil. Hampir tidak mungkin mempengaruhi hasil pemilu jika scan C1 sudah terkumpul semua di server KPU.

Namun saya punya pertanyaan. Pertanyaan cukup besar. Admin membuat aplikasi real count, khusus untuk pada anggota KPU di alamat http://103.21.228.33/internal – kenapa data ini tidak dibuka ke publik?

Kenapa memaksa publik untuk melakukan gotong royong entri data dari ratusan ribu formulir C1? Padahal real count nya sudah ada…

Sekedar pertanyaan selewat saja. Mungkin ada penilaian sendiri…

Kesimpulan

Kembali ke pertanyaan awal: Apakah Pemilu Presiden 2014 berlangsung dengan jujur dan adil?

Saya tidak tahu. Terlalu banyak daerah, terlalu banyak TPS, terlalu banyak nama pemilih untuk dapat mengetahui permainan dengan SILOG atau SIDALIH.

Namun dua hal yang pasti. Pertama: Siapapun yang bisa punya akses ke SILOG dan SIDALIH dan punya niat untuk memenangkan calon nomor satu atau nomor dua, terutama sebelum bulan Mei 2014, dan punya kemampuan koordinasi dengan tim sukses di lapangan (TPS TPS, desa-desa mana saja yang perlu dilebihkan kertas suara… Nama-nama apa saja yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari sistem) dapat sangat mempengaruhi hasil Pemilu Presiden 2014.

Kedua: Sama sekali tidak sulit untuk mengakses semua sistem IT KPU. Malah saya curiga… Seperti dibuat begitu mudah bagi hacker dan cracker yang ingin masuk. Ada apa?

Semoga bukan kenapa-kenapa. Semoga celah-celah keamanan yang saya tulis disini… Adalah kesalahan yang tidak disengaja.

Karena siapa yang punya akses ke sistem IT KPU… Bisa mempengaruhi siapa yang terpilih jadi presiden.

Presiden yang punya kuasa akan negara 250 juta penduduk. Anggaran 2.000 triliun. 600.000 tentara. Perputaran uang hampir 10.000 triliun.

Karena kalau memang disengaja…

Sangat mudah… Bisa ada ratusan… Ribuan… Mungkin jutaan pemilih “baru”. Hasil kreasi dari mereka yang punya akses ke SIDALIH.

Bisa juga ada ratusan… Ribuan… Mungkin jutaan kertas suara yang “kebetulan lebih”. Hasil kreasi dari mereka yang punya akses ke SILOG.

Maaf jika tulisan ini jadi menimbulkan pertanyaan baru.

Demikian tulisan saya. Semoga ini bermanfaat.

A.

Catatan kaki: Saya seorang hacker. Bukan cracker. Saya melakukan audit ini karena penasaran. Bukan karena ada niat tidak baik. Namun undang-undang Indonesia tidak membedakan. Untuk menghindari kemungkinan pidana… I wish to remain anonymous.

Source: Audit KPU

Mengapa Ahok Bisa Selalu Bermasalah jika memimpin Jakarta?

Posted on Updated on

( Ahok dan Soal Al Maidah dalam wawancara video Al-Jazeera TV)
Oleh Denny JA

Sejak kemarin, beredar luas video wawancara Ahok dengan reporter Al-Jazeera TV di aneka grup WA. Ini link yg sempat saya tonton hingga selesai: https://youtu.be/O5OCEV99vbk  Mungkinkah soal Ahok dan Al Maidah akan heboh kembali?
Total durasi video wawancara sekitar 22 menit lebih. Dugaan saya ini video TV Al Jazeera untuk program khusus. Banyak isu yang dibicarakan seputar Ahok dan kasus penistaan agama hingga nominasi Nobel untuk Ahok.

Pada menit ke 3.32- 3.41, ditanya apakah Ahok menyesal (mengutip Al Maidah yang membuatnya menjadi kontroversi)? Ahok menyatakan tak menyesal soal mengutip surat Al Maidah itu. Jika diulang lagi di pulau seribu ia akan menyatakan hal yang sama soal surat Al Maidah . Ia tak ada niat menghina agama Islam.

“Wah,” saya mengerenyitkan dahi sambil minum kopi. Sikap Ahok ini kembali akan memancing pro dan kontra di publik luas.
Bagi pendukungnya, itu adalah komentar yang lugas dan jujur dari Ahok. Ia memang tak ada niat menghina agama Islam. Tak ada masalah ia mengulanginya kembali karena niat meghina memang tak ada.
Tapi bagi yang kontra, lagi dan lagi ia menjadi bukti bahwa Ahok memang tak menyesal. Bahkan ia tak masalah mengulangi kembali mengutip soal Al Maidah itu.

-000-

Ini berbahaya. Mengapa? Karena selaku pejabat publik di ibu kota Indonesia, ia tidak sensitif dengan perasaan orang banyak. Apalagi ini menyangkut keyakinan agama orang banyak yang kebetulan bukan menjadi keyakinan Ahok pribadi.
Ahok melupakan atau tidak kapabel untuk hal mendasar dalam komunikasi pejabat publik. Ia berkeras hati hanya berpegang pada niatnya pribadi. Padahal publik tak bisa melihat niat yg ada di dalam hati. Para penyairpun tak bisa membaca secara akurat niat di hati.

Publik hanya melihat respon mereka yang ahli soal agama, aparat hukum dan orang banyak.
Jelas- jelas MUI menyatakan pernyataan itu menista agama. Jelas jelas tokoh dari banyak ormas besar seperti Dien Syamsudin menyatakan jika Ahok dibebaskan dari jeratan hukum, ia sendiri yang akan memimpin demo.
Jelas-jelas karena ucapannya, berlangsung demo 212. Ini demo terbesar yang pernah ada dalam sejarah Indonesia.

Jelas-jelas karena ucapannya, aparat hukum Republik Indonesia membuat Ahok menjadi tersangka, dan kini terdakwa penista agama.
Bukankah ini semua adalah bukti yang terang benderang? Otoritas agama, massa yang banyak, bahkan aparat hukum berbeda dengannya, dan tak hanya (dan tak perlu) tahu apa niat Ahok. Mengapa ia masih bersikeras soal niatnya saja.

-000-

Tadinya publik sudah mulai melupakan kasus itu. Okelah Ahok salah ucap dan ia menyatakan minta maaf berulang kali. Elektabilitasnyapun naik kembali di aneka survei. Istilah kerennya: Rebound!
Tapi kini dalam video wawancara itu, Ahok menyatakan ia tak menyesal. Lebih jauh, ujar Ahok tak ada masalah mengulangi menyatakan hal itu kembali. Ia berdiri semata-mata pada niat baiknya. Ia tak peduli efeknya pada orang banyak, orang yang sangat-sangat banyak.

Dengan karakter seperti itu, Jakarta di bawah Ahok akan potensial tak stabil. Bagaimana tidak? Pemimpinnya hanya peduli pada niatnya. Respon banyak orang, ulama, bahkan aparat hukum, ia entengkan saja.

Ahok lupa menjadi gubernur itu tak cukup hanya punya ketrampilan manajerial dan administrasi. Menjadi gubernur juga perlu empati, menghormati perasaan orang lain. Apalagi soal agama mayoritas yang sensitif.

Tak heran mengapa selaku petahana, ia justru menjadi cagub yang kesukaan publik padanya paling rendah di aneka survei. Bahkan juga ia terendah dari sisi “kesukaan atas Cagub” di survei lembaga yang tokohnya bersimpati padanya. Berberda dengan pertahana lain yang dicintai rakyatnya seperti Risma di Surabaya, atau Anas di Banyuwangi.

Jika saja Ahok lebih punya empati. Jika saja ia lebih mau bertoleransi dengan keyakinan ataupun interpretasi keyakinan yang berbeda dengannya. Jika saja Ahok tak mau mengulangi hal yang sudah terbukti membawa Jakarta tak produktif akibat pro kontra soal agama. Ahok layak menjadi pemimpin.

Tapi lagi lagi membuktikan Ahok bukan saja tak punya “kecerdasan emosional” itu. Ia juga berkepala batu hanya dengan niat saja. Dan yang berbahaya, seolah Ahok punya kecenderungan tak peduli reaksi otoritas agama, aparat hukum, dan orang banyak.
Jika ia tak peduli dengan respon koruptor itu oke dan bagus. Tapi reaksi otoritas agama, aparat hukum, dan orang banyak soal agama jangan disamakan dengan reaksi koruptor yang bisa dan boleh ia abaikan.

Pemilih rasional sekalipun, katakanlah sentimen agamanya tidak tinggi, akan terganggu. Cukup dengan melihat rendahnya empati Ahok kepada otoritas agama dan respon orang banyak, pemilih rasional bisa menyatakan : Wow! Sayang sekali. Dengan karakter seperti ini, Jakarta akan potensial menyimpan banyak ledakan sosial jika ia terpilih kembali.***